MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2018-11-15 19:13 WIB

Walikota Padang Sambut PPHI Bersinergi Bangun Pariwisata Halal

<p>Walikota Padang Sambut PPHI Bersinergi Bangun Pariwisata Halal<p>

VALORAnews -- Wali Kota Padang, H Mahyeldi menyambut positif keberadaan Persatuan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumatera Barat. Hal itu...

PMII Yakin Gubernur Mampu Selesaikan Masalah KPID Sumbar Tanpa Anggaran

AI Mangindo Kayo | Selasa, 13-02-2018 | 18:26 WIB | 247 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>PMII Yakin Gubernur Mampu Selesaikan Masalah KPID Sumbar Tanpa Anggaran<p>

Sekretaris PKC PMII Sumbar, Rodi Indra Saputra. (istimewa)

VALORAnews - Sekretaris PKC PMII Sumbar, Rodi Indra Saputra menyayangkan raibnya anggaran KPID Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2018. Sebagai salah satu lembaga negara yang mengawasi penyiaran di Indonesia baik televisi maupun radio, tentunya keberadaan anggaran bersifat sangat penting.

"Saat ini, makin banyak siaran yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran yang memberikan pengaruh negatif ke penikmatnya. Hal ini tentu harus diawasi dengan baik oleh KPID sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang," kata Rodi dalam siaran persnya yang diterima Selasa (13/2/2018).

Selain itu, Rodi juga mengingatkan, sepanjang 2018 hingga 2019 nanti, merupakan tahun-taun politik, karena pesta demokrasi lima tahunan dilangsungkan di rentang waktu itu. Selama pesta demokrasi ini, radio dan televisi kerap dijadikan alat propaganda sejumlah partai politik secara masssif.


"Penggunaan saluran televisi dan radiao sebagai alat kampanye secara berlebihan dan tidak berimbang, akan memberikan dampak buruk terhadap proses pemilihan kepala daerah, DPRD, DPR, DPD dan Pilpres,' terang Rodi.

"Untuk mengantisipasi hal tersebut, tentunya sangat dibutuhkan sekali peran KPID sebagai lembaga yang memahami batas-batas dalam penyiaran tersebut," tambahnya.

Pada 2018 ini, empat kota di Sumatera Barat menggelar kepala daerah pada pencoblosan yang akan digelar 27 Juni 2018 nanti. Yaitu Kota Padang, Pariaman, Sawahlunto dan Padangpanjang. Dalam pelaksanaan pemilihan sebelumnya, KPID selalu terlibat bersama KPU dan Bawaslu dalam mengawasi proses pilkada ini.

"Dengan tidak dianggarkannya KPID di APBD Sumatera Barat 2018, tentu KPID tidak bisa ikut berperan maksimal,' terang Rodi.

Rodi berharap, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno memberikan perhatian serius ke KPID. Sehingga, KPID bisa berjalan sebagai mana mestinya. Tentunya, dengan mencarikan solusi anggaran untuk lembaga ini.

"Saya yakin jika gubernur ingin dan benar-benar serius lembaga ini pasti bisa berjalan," ucap rodi. (rls/kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Ranah

Berita Provinsi Sumatera Barat