MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2018-11-15 19:13 WIB

Walikota Padang Sambut PPHI Bersinergi Bangun Pariwisata Halal

<p>Walikota Padang Sambut PPHI Bersinergi Bangun Pariwisata Halal<p>

VALORAnews -- Wali Kota Padang, H Mahyeldi menyambut positif keberadaan Persatuan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) Sumatera Barat. Hal itu...

Alwis, Abdul Gafar dan Irwan Ditugasi jadi Pjs Walikota

AI Mangindo Kayo | Rabu, 14-02-2018 | 23:45 WIB | 317 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Alwis, Abdul Gafar dan Irwan Ditugasi jadi Pjs Walikota<p>

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno memberikan selamat pada Alwis dan istri, yang akan menunaikan tugas sebagai Pjs Walikota Padang. Pelantikan Alwis, Irwan dan Abdul Gafar sebagai kepala daerah di tiga kota yang menggelar Pilwako, digelar Rabu (24/2/2018). (humas)

VALORAnews - Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Rabu (14/2/2018) mengukuhkan tiga orang pejabat eselon II di Setdaprov Sumbar sebagai Penjabat Sementara (Pjs) walikota di tiga daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah pada pemilihan serentak 2018 ini.

Irwan menunjukan Alwis sebagai walikota Padang, Abdul Gafar (Pjs Sawahlunto) dan Irwan (Pjs Walikota Padangpanjang). Sementara, Kota Pariaman yang juga menggelar pemilihan walikota dan wkil walikota, tidak ada penunjukan Pjs, karena pejabat walikotanya tidak ikut bertarung di pemilihan serentak 2018 ini.

"Penunjukan Pjs ini dilatarbelakangi, walikota dan wakil walikota defenitif mengajukan cuti karena ikut sebagai kandidat di pemilihan kepala daerah," ungkap Irwan usai pelantikan.


Hadir dalam pengukuhan ini, Wagub Sumbar, Nasrul Abit, Mahyeldi (Walikota Padang), Ali Yusuf (Walikota Sawahlunto), Wawako Padangpanjang, Forkopimda, Ketua DPRD, Kepala OPD dilingkungan Pemprov dan kepala OPD Pemko masing-masing.

Dikatakan Irwan, ketentuan cuti ini diatur dalam Pasal 70 Ayat (3) UU No l0 Tahun 2016 yang mengatur tentangpilkada. Turunan pasal itu dituangkan pada Peraturan KPU No 15 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

"Pada Pasal 4 ayat 1 poin tentang setiap calon harus mengajukan cuti. Cuti tersebut hanya berlaku bagi petahana, walikota/wakil walikota yang maju kembali. Karena itulah, diajukan Penjabat Sementara Walikota ini, untuk mengisi jangan ada kekosongan dipemerintahan," ujar Irwan.

Irwan Prayitno menerangKan, pengajuaan penjabat sementara adalah pejabat eselon II dari provinsisebagai pjs sesuai surat Menteri Dalam Negeri. "Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) mesti mengamati perkembangan dan perubahan peraturan perundang yang terjadi, sehingga sesuatu itu tidak menyalahi aturan yang berlaku," kata Irwan mengingatkan.

Alwis pernah menjadi Pjs Bupati Pesisir Selatan pada pemilihan serentak 2015. Begitu juga dengan Abdul Gafar yang pernah jadi Pjs Walikota Bukittinggi. "Khusus Irwan, amat berpengalaman sebagai camat di Padangpariaman. Menjadi Pjs Walikota Padangpanjang itu kan memimpin dua kecamatan," canda gubernur yang disambut tawa ceria hadirin.

Masa cuti walikota tercatat mulai 14 Februarihingga 23 Juni 2018 lebih kurang 4 (empat) bulan. Setelah proses pencoblosan pemungutan suara. "Benggo Pjs baru dapat berfungsi setelah jam 00.00 nanti malam, karena saat ini hingga jam 00.00 masih dipegang walikota defenitif.Pjs walikota punya legalitas sama dengan walikota defenitif," terang Irwan.

"Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjaga netralitasnya selama masa Pilkada berlangsung. Jangan ada yang bermain-main, jika tidak ancaman hukuman pun akan menanti," tambah Irwan.

Irwan Prayitno menyampaikan lima point dari Surat Keputusan Mendagri kepada Penjabat Sementara antara lain, pertama menjaga kesinambungan urusan keseharian pemerintah tidak boleh berhenti dan terkendala, tidak boleh kosong jika perlu lebih baik dari walikota defenitif.

Kedua menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah pemerintahan, ketiga menyelenggarakan sosialisasi ASN tidak boleh jadi tim sukses. "Gubernur Sumbar telah menyurati Bupati/Walikota dengan Edaran Gubernur kepada guru-guru agar tidak ikut main api dalam penyelenggaraan pilkada yang sedang berlangsung," ungkap Irwan.

Panitia pengawasan pilkada akan mengawasi para ASN, hentikan dukung-mendukung. ASN yang tidak netral akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Keempat menanda tangani perda dalam bentuk penyelenggaraan aturan pemerintahan bersama DPRD, kelimamenunjuk pejabat apabila terdapat kekosongan jabatan sesuai dengan persetujuan gubernur

"Pjs walikota mesti melakukan koordinasi dengan semua pihak dan komponen masyarakat, terutama benahi dahulu secara internal. Jika ada hal-hal masalah yang krusial agar cepat melapor supaya dapat diselesaikan secara bersama-sama," tegas Irwan Prayitno. (vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Ranah

Berita Provinsi Sumatera Barat