MITRA VALORA NEWS

Emzalmi Desri
Mahyeldi Hendri

Nasrul Abit Ikuti Rakor Persiapan Pemilihtan Serentak 2018

AI Mangindo Kayo | Kamis, 22-02-2018 | 19:47 WIB | 151 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Nasrul Abit Ikuti Rakor Persiapan Pemilihtan Serentak 2018<p>

Wagub Sumbar, Nasrul Abit bersama kepala daerah lainnya di Indonesia, saat Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Serentak 2018, di Jakarta, Selasa lalu. (humas)

VALORAnews - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit menilai, suksesnya pemilihan kepala daerah ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilih, tidak ada politik uang dan kampanye hitam.

Hal ini disampaikan Nasrul Abit usai mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Serentak 2018, di Jakarta, Selasa lalu. Pernyataan serupa, terang dia, juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dalam Rakernas Pilkada 2018.

"Begitu banyak saat ini tantangan global yang dihadapi bangsa saat ini. Menjaga persatuan dan keutuhan NKRI, jadi bagian pula dalam menyuksekan pemilihan serentak 2018 ini," terang Nasrul Abit mengutip Mendagri.


Dikatakan, menurunnya partisipasi pemilih dari beberapa penyelenggaraan pemilihan sebelumnya, jadi catatan Mendagri bagaimana penyelenggaraan pemilihan serentak 2018, meningkat tentu ini menjadi peran KPU dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

"Meningkatkan partisipasi pemilih juga berkaitan dengan jualan kontestan pilkada dalam kelihaiannya menawarkan program kerjanya serta semangat membangun daerah," terang Nasrul Abit.

Kemudian, pasangan calon (paslon) mesti menjauhkan diri dari kegiatan politik uang dan kampanye hitam serta pemberitaan bohong (hoax) yang menjadikan penyelenggaraan pemilihan ajang promosi yang tidak sehat. Akhirnya, membuka ruang konflik yang tidak perlu.

"Penyelenggaraan pemilihan bertujuan melaksanakan sistem demokrasi dalam pemerintahan, guna mencari kepala daerah pilihan rakyat yang nanti pada saat mereka bekerja untuk kesejahteraan rakyat," terang Nasrul Abit.

Tahun 2018 ini, bangsa Indonesia tengah memasuki tahun politik. Terdapat 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan serentak. Terdiri dari 17 pemilihan gubernur, 155 bupati, 39 walikota dengan anggaran penyelenggaran mencapai lebih kurang Rp11 Triliun.

Sementara, Ketua KPU RI, Arief Budiman menyampaikan sejumlah kendala di lapangan. Seperti, kekurangan personil dan pegawai (SDM) serta dukungan pembiayaan yang belum optimal.

Pada pemilihan serentak 2018 ini, akan melibatkan 163.146.802 pemilih dengan penyelenggara yang terlibat mencapai angka 3 juta orang. "Untuk pencalonan pemilihan gubernur di 17 provinsi, terdapat 53 paslon parpol dan 4 paslon perorangan," ujar Nasrul Abit mengutip informasi Arif Budiman.

Kemudian, Nasrul Abit juga menyampaikan dari penyampaian Bawaslu telah melakukan Strategi pengawasan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilihan. Kajian potensi permasalahan dalam pemilihan serentak 2018, antara lain pertama persoalan data pemilih dimana pemilih berpotensi kehilangan hak pilihnya.

"Undangan tidak sampai ke pemilih dan perubahan tempat tinggal yang tidak dilaporkan, perlu petugas melakukan pendataan yang benar saat memberikan surat pemberitahuan pemilih," terangnya.

Kedua soal persoalan pencalonan yang tidak puas atas keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon, perlu antisipasi keamanan terhadap keberadaan KPU sebagai penyelenggara pilkada.

"Dari kesemua itu penegasan, Mendagri lebih fokus pada netralitas Aparatur Sipil Negara, jika yang ikut serta akan ditindak tegas sesuai aturan berlaku. Jika paslon ketahui mempergunakan politik uang, pencalonannya bisa dibatalkan," ungkap Nasrul Abit. (rls/vri)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Alex Indra Lukman mengucapkan selamat hari raya idul fitri

Komentar

PILKADA KOTA PADANG 2018