MITRA VALORA NEWS

Rabu, 2018-05-23 18:18 WIB

Lelang Jabatan Satpol PP dan Damkar Diulang

<p>Lelang Jabatan Satpol PP dan Damkar Diulang<p>

VALORAnews - Pemkab Solok Selatan (Solsel) kembali akan mengulang lelang jabatan bagi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar (Satpol PP dan...

Pelayanan Perizinan di Mentawi Harus Cepat dan Mudah

AI Mangindo Kayo | Kamis, 01-03-2018 | 21:02 WIB | 161 klik | Kab. Mentawai
<p>Pelayanan Perizinan di Mentawi Harus Cepat dan Mudah<p>

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit foto bersama dengan jajaran Pemkab Mentawai, usai sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan bagi Aparatur DPMPTSP, camat, kepala desa, tokoh masyarakat dan pelaku usaha Mentawai, di Padang, Kamis (1/3/2018). (humas)

VALORAnews - Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menginstruksikan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), camat dan kepala desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk mempermudah dan mempercepat segala jenis pelayanan publik dan perizinan.

"Jangan ada lagi mindset, kalau bisa diperlambat untuk apa dipercepat. Jangan ada lagi berpikiran, apalagi berasumsi (memberikan pelayanan) akan dapat duit," tegas Nasrul Abit pada sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan bagi Aparatur DPMPTSP, camat, kepala desa, tokoh masyarakat dan pelaku usaha Mentawai, di Padang, Kamis (1/3/2018).

Diterangkan Nasrul Abit, pelayanan publik yang diberikan pemerintah saat ini sangat berbeda dengan praktiknya di masa lalu. Kini, sambungnya, pelayanan harus cepat, sederhana, transparan tidak hanya dalam tahapan proses-prosesnya namun juga dalam pembiayaan serta terintegrasi. Jika tidak, maka kinerja pemerintah akan dinilai buruk oleh masyarakat.


"Pelayanan publik dan perizinan ini nanti dinilai. Harus cepat dan mudah. Jadi jangan lagi masyarakat dipersulit. Segala pelayanan, mulai dari KTP, KK. Semua. Pelayanan seperti ini harus bisa diwujudkan di semua tingkat," tegas dia.

Tak Sendirian

Nasrul Abit juga menungkapkan tantangan lainnya bagi percepatan pembangunan di Mentawai. Yakni, cara pandang pemangku adat/masyarakat terhadap kebijakan pembangunan. Dia meminta masyarakat Mentawai, tidak lagi menganggap orang dari luar datang untuk mengambil kekayaan yang terkandung di tanah Mentawai.

"Kami datang untuk membantu, untuk membangun, bukan merusak agama, budaya, dan tradisi (di Mentawai)," terang Nasrul Abit.

Diungkapkannya, baru-baru ini dia membawa jajaran Forkopimda Sumbar dalam jumlah besar ke Mentawai, untuk memetakan permasalahan-permasalahan di daerah kepulauan yang ada di pesisir barat Sumbar itu.

Kedatangan tersebut, terangnya, selain untuk memetakan permasalahan, juga untuk membuktikan bahwa percepatan pembangunan Mentawai akan diupayakan seluruh komponen secara bersama-sama. "Kita upayakan sama-sama, jangan biarkan Mentawai sendirian," terangnya.

Namun begitu, Nasrul Abit mengakui, komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi tidak akan berarti banyak jika Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Tokoh Adat, dan masyarakat Mentawai memiliki pandangan yang tidak seirama.

"Kami di sini mohon dukungan. Ayo kita bicara kesejahteraan, dengan tidak melupakan budaya dan tradisi Mentawai," tuturnya.

Untuk itu, pada kesempatan tersebut, Nasrul Abit mengharapkan jajaran Pemkab Mentawai dapat mengajak tokoh adat/kepala suku, duduk bersama guna menyamakan pemahaman untuk percepatan pembangunan Mentawai.

"Kumpulkan kepala suku, berikan pemahaman. Diajak beliau-beliau berpikir untuk kesejahteraan bersama. Yakinkan bahwa kesenian, budaya, dan tradisi akan tetap dipertahankan," ajak Nasrul Abit. (rls/vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Ranah