MITRA VALORA NEWS

Emzalmi Desri
Mahyeldi Hendri

Keterwakilan Perempuan di Jabatan Politik Minim

AI Mangindo Kayo | Jumat, 09-03-2018 | 01:11 WIB | 194 klik | Kota Padang
<p>Keterwakilan Perempuan di Jabatan Politik Minim<p>

Sekwil Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sumbar, menggelar diskusi tentang Kepemimpinan Perempuan dan Pilkada, di kantor LP2M, Kamis (8/3/2018). (istimewa)

VALORAnews - Diskriminasi terhadap perempuan di ranah politik, masih terus terjadi. Misalnya, orang menuntut perempuan yang jadi calon anggota legislatif (caleg) harus pintar. Sementara, laki-laki yang memiliki kapasitas rendah, tidak jadi sorotan.

Demikian dikatakan Sekwil Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sumbar, Tanty Herida pada diskusi tentang Kepemimpinan Perempuan dan Pilkada, di kantor LP2M, Kamis (8/3/2018). Dalam diskusi ini, juga tampai sebagai pembicara guru besar Ilmu Politik Unand, Sri Zul Chairiyah.

"Hambatan perempuan dalam ranah politik adalah hambatan melalui kebijakan dan kelembagaan yang diskriminatif, adanya kesenjangan kapasitas dan hambatan sosial budaya," nilai Tanty dalam diskusi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Perempuan International atau International Women Day.


Peringati hari perempuan itu, LP2M bersama kader lokalnya menggelar seminar, setiap 8 Maret. Peringatan hari perempuan ini, berlatarbelakang gerakan perempuan yang menyuarakan masalah sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil terhadap kaum perempuan.

Penetapan ini melalui proses panjang sejak lebih dari 100 tahun lalu, hingga akhirnya pada 1975, untuk pertama kalinya PBB memperingati Hari Perempuan International yang jatuh setiap 8 Maret.

Walaupun affirmative action atau tindakan afirmatif dengan diberlakukannya peraturan mengenai kuota 30 perempuan perempuan dalam Pemilu Legislatif seperti yang tertuang dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, terang dia, kondisi ini belum memberikan hasil yang representatif.

Datanya, perempuan yang menjadi Anggota DPR RI 2014 hanya berjumlah 97 orang dari 560 Anggota DPR atau 17,3%. Di DPRD Provinsi hanya ada 1 Provinsi yang anggota DPRD yang mencapai 30 persen keterwakilan perempuan.

Tidak hanya itu, menurut Tanty, tantangan terbesar juga terjadi pada kepemimpinan perempuan di level terbawah di mana kepemimpinan perempuan lokal dianggap sejumlah masyrakat hal yang tabu.

Menurutnya, untuk meningkatkan keberpihakan terhadap suara perempuan maka perempuan harus mampu hadir di ruang kepemimpinan publik.

Selain itu, menurutnya kader-kader lokal yang sudah memiliki perspektif gender harus mampu mempengaruhi pemegang kebijakan untuk memperhatikan kebutuhan perempuan. Dan, saat momen pemilu perempuan jangan mau memberikan suara hanya untuk kepentingan sesaat.

Kritikan minimnya kepemimpinan perempuan terutama dalam jabatan-jabatan politik, mengemuka dalam diskusi ini. Kondisi ini berpengaruh terhadap rendahnya perlindungan, pemenuhan hak dan penghormatan terhadap perempuan.

"Hal ini dapat dilihat pada kebijakan yang masih belum memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan perempuan, katakanlah soal jaminan sosial dan jaminan kesehatan perempuan," terang Tanty.

Sementara, Sri Zul Chairiyah melihat kualitas parlemen yang semakin menurun. "Seharusnya parlemen semakin lama semakin meningkat, namun terlihat kualitasnya semakin menurun. Ini tidak menguntungkan terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan," jelasnya.

Ia menekankan, perempuan harus tahu dengan pilihannya sendiri. Perempuan harus gigih mencari informasi sehingga meningkat kapasitasnya.

Sri Nur Chairiyah juga mengkritisi partai politik yang tidak memiliki kebijakan terhadap afirmative action. Keterwakilan 30 persen perempuan bukanlah perempuan yang dididik dan dibina, melainkan hanya pemenuhan 30 persen keterwakilan calon perempuan.

Selain itu, ia juga prihatin kepemimpinan hari ini lebih banyak yang bersifat transaksional dimana kepemimpinan diraih dengan proses transaksi. Kondisi ini memicu semakin berkembangnya perilaku korup. Saat korupsi meningkat maka perempuan adalah orang yang paling menderita.

"Kepemimpinan hari ini lebih banyak diraih dengan transaksional yang memicu korup," pungkasnya. (vry)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Alex Indra Lukman mengucapkan selamat hari raya idul fitri

Komentar

PILKADA KOTA PADANG 2018