MITRA VALORA NEWS

Sabtu, 2017-12-16 18:53 WIB

Gubernur Sumbar Luncurkan Gerakan NES

<p>Gubernur Sumbar Luncurkan Gerakan NES<p>

VALORAnews -- Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menghadiri peluncuran Pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan Terpadu melalui Gerakan Nagari Elok...

Home » Fokus

BPJS, Antara Prosedural dan Substansi

AI Mangindo Kayo

*Jurnalis

Kamis, 2010-01-15 | 17:30 WIB | 1012 klik

SURAT rujukan layanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kerap membuat pesertanya mengurut dada. Prosedural, kerap mengalahkan substansi yang dibutuhkan peserta JKN.

Akibatnya, waktu peserta JKN lebih banyak tersita mengurus soal administrasi, ketimbang menerima layanan medis yang hanya beberapa menit saja. Pasien yang perawatannya telah dirujuk ke fasilitas kesehatan (Faskes) III, merasakan dilematisnya persoalan prosedural dan substansi, dari selembar surat rujukan itu.

Pasien yang dirujuk ke Faskes III ini, penanganannya sudah tingkat lanjut, harus masuk meja operasi. Bagi pasien yang pengobatannya dengan status rawat jalan, untuk sampai pada tahap operasi ini, membutuhkan waktu cukup lama.


Karena surat rujukan itu masa berlakunya hanya sebulan, maka perpanjangan jadi sebuah keniscayaan. Selama proses rawat jalan, perpanjangan rujukan tak terlalu masalah. Yang jadi masalah itu, jika telah menjalani operasi sebagaimana pengalaman penulis menemani mertua, yang jalani biopsi di gusi bagian atas yang terdapat suspect tumor.

Biopsi adalah operasi pengambilan sel tumor dalam ukuran tertentu, untuk kemudian diteliti di laboratorium, guna menentukan kategori tumor itu sendiri. Intinya, biopsi itu adalah langkah untuk menentukan tindakan medis lanjutan, atas penyakit yang dikeluhkan pasien.

Ketika diperbolehkan pulang usai jalani operasi ringan itu, dokter berpesan agar kembali satu minggu ke depan, dengan membawa kembali surat izin pulang, sebagai dasar untuk konsultasi lebih lanjut penanganan penyakit yang diderita.

Usai diperiksa pertama kali --setelah operasi--, sang dokter kembali berpesan, datang sepekan kemudian dengan catatan memperbaharui surat rujukan. Di titik inilah pertengkaran antara peserta JKN dengan petugas BPJS terjadi.

Saat meminta rujukan ke puskesmas (Faskes I), petugas BPJS-nya langsung meminta pasien mengikuti prosedur. Mengambil nomor antri, mendaftar, diambilkan rekam medis lalu antri lagi menunggu dipanggil ke ruang perawatan. Padahal, yang dibutuhkan peserta JKN --sebagaimana pesan dokter di Faskes III--, hanya lah selembar surat rujukan, melanjutkan pengobatan yang belum tuntas.

Ketika sampai di ruang perawatan, terjadi dialog kecil dengan dokter yang bertugas. Ketika dijelaskan yang dibutuhkan adalah perpanjangan rujukan, bukan pemeriksaan di Faskes I, para medisnya langsung bermuka masam disertai sejumlah gerutuan. Alasan logis yang terlontar, mereka perlu tahu kondisi pasien yang akan dirujuk.

Logis memang. Tapi, para medis di Faskes I ini kan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena, pengobatan pasien di Faskes III belum tuntas. Terlebih, hasil laboratorium dari sel tumor yang diambil, baru bisa diketahui pasien, dengan terlebih dulu mengantongi perpanjangan surat rujukan itu. Tanpa rujukan itu, pasien tak bisa dilayani di Faskes III.

Setelah terlibat adu argumen, paramedis itu lalu meminta diperlihatkan rujukan yang digunakan sebelumnya. Karena, berobat ke Faskes III ini diterbitkan Faskes II, langsung saja mereka berkilah, yang berhak merujuk itu adalah paramedis di Faskes II, sebagaimana sebelumnya. Disertai komentar, mereka telah dapat teguran karena telah terlalu banyak menerbitkan rujukan ke Faskes II maupun III. Urusannya apa!

Dengan perasaan tak enak, peserta JKN yang sudah berangkat dari rumah sejak pagi, meninggalkan Faskes I menuju Faskes II, saat hari telah beranjak siang. Di Faskes II ini, prosedural antri hingga masuk ruang perawatan dijalani lagi, seiring perut yang mulai keroncongan.

Ketika dijelaskan maksud kedatangan, petugas BPJS-nya kembali menegaskan, rujukan yang dibutuhkan harusnya dikeluarkan puskesmas, bukan mereka di Faskes II. Pertengkaran pun terjadi lagi. Hingga pada persoalan, yang merujuk itu adalah dokter, petugas BPJS hanya menerbitkan suratnya.

Bahkan, petugas BPJS-nya bersikeras, di Faskes II ini, pasien bisa dilayani tanpa perlu dirujuk ke Faskes III. Pasien bukannya tak mau dilayani di Faskes II. Tapi, logikanya dimana? Proses perawatan di Faskes III belum selesai, lalu apa yang akan ditangani dokter di Faskes II?

Walaupun dikatakan dokter yang akan melayani sama dengan dokter yang jadi penanggungjawab operasi biopsi di Faskes III. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah sang dokter bisa ingat persis riwayat penyakit pasien, karena seluruh rekam medis pasien berada di Faskes III.

Peserta bukannya tak paham, bahwa yang merujuk itu atas rekomendasi dokter. Tapi, yang dibutuhkan peserta JKN itu adalah, bisa melanjutkan pengobatannya yang belum tuntas di Faskes III. Logika yang bisa dipahami, memang tak perlu ada pemeriksaan di Faskes II itu.

Singkat cerita, akhirnya petugas BPJS di Faskes II menulis catatan di surat rujukan yang telah kedaluwarsa itu, berisi permintaan agar Faskes I (puskesmas) menerbitkan sruat rujukan langsung ke Faskes III, tanpa perlu ke Faskes II lebih dulu. Tentunya dengan kembali memperlihatkan wajah masam sembari berlagak jemawa, memastikan keputusannya telah benar --seiring petunjuk atasannya yang dihubungi per telepon.

Itu lah frame dunia kesehatan kita hari ini. Prosedural mengalahkan substansi. Mirisnya lagi, BPJS itu mengelola peserta JKN dengan sistem yang sudah terintegrasi secara online. Satu lagi yang perlu dipahami, peserta JKN itu bukan lah pasien gratisan. (*)

Fokus lainnya

Komentar