MITRA VALORA NEWS

Rabu, 2018-05-23 18:18 WIB

Lelang Jabatan Satpol PP dan Damkar Diulang

<p>Lelang Jabatan Satpol PP dan Damkar Diulang<p>

VALORAnews - Pemkab Solok Selatan (Solsel) kembali akan mengulang lelang jabatan bagi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar (Satpol PP dan...

Home » Gagasan

Tantangan Penyelenggara Pemilu Didaerah Sulit

Jumat, 2018-03-09 | 00:42 WIB | 143 klik
<p>Tantangan Penyelenggara Pemilu Didaerah Sulit<p>

Diky Lesmana

Jurnalis

Daerah sulit disinyalir masih menjadi momok bagi terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkualitas dan independen di Kabupaten Solok Selatan. Peluang timbulnya berbagai kecurangan Pemilu terbuka lebar dan diyakini bakal sulit diatasi lantaran minimnya pengawasan meskipun telah ditopang dengan keberadaan tiga petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap nagari.

Solok Selatan merupakan sebuah Kabupaten yang masih berstatus tertinggal yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Saat ini Pemerintah daerah setempat masih berjuang agar bisa lepas dari kungkungan ketertinggalan tersebut.

Sebagai kabupaten tertinggal, Solok Selatan juga memiliki sejumlah nagari yang masih tergolong terisolir. Seperti tiga kenagarian Lubuk Ulang Aling yang berada di Kecamatan Sangir Batang Hari. Tiga nagari itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Dharmasraya, yakni Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Tengah dan Lubuk Ulang Selatan.


Kesulitan akses transportasi dengan kondisi daerah keterbatasan komunikasi atau area blank spot menandai status terisolirnya ke tiga nagari tersebut. Dengan kondisi demikian, tak jarang masyarakat setempat menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak yang ingin mendapat keuntungan pribadi.

Untuk mencapai ke lokasi tiga nagari tersebut tidak bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat. Untuk akses darat hanya bisa menggunakan kendaraan roda dua, itupun memiliki keterbatasan, hanya 10 persen dari wilayah ditiga nagari itu bisa terakses.

Namun, jika musim hujan melanda daerah itu, satu-satunya akses yang bisa dipergunakan transportasi air dengan menggunakan perahu motor yang biasa warga setempat menyebutnya "Tempek". Ditambah dengan, sulitnya menerima dan memberikan informasi akibat daerah itu tidak memiliki akses jaringan telkomunikasi.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sangir Batang Hari, Salnedi mengatakan, yang menjadi kendala terberat saat ini ditiga nagari tersulit itu transportasi dan komunikasi. Satu-satunya cara berkomunikasi untuk tiga daerah itu, mendatangi secara langsung.

"Untuk datang langsung ke daerah itu, memiliki kendala lain. Kendala yang kita alami yakni, tingginya biaya untuk menyambangi daerah itu secara langsung. Untuk sekali datang kedaerah itu, kita wajib mengeluarkan biaya sebesar Rp3,5 juta untuk satu hari juga berlaku sebaliknya bagi penyelenggara yang ada di daerah itu," katanya.

Menurutnya, untuk sekali berkomunikasi harus mengeluarkan biaya yang sangat besar dan ini tidak bisa dilakukan sesering mungkin. Karena, PPK juga memiliki keterbatasan dana.

"Kondisi seperti ini lah menjadi peluang bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan Pemilu. Dan ini sulit, untuk kita ketahui dengan cepat dengan segala keterbatasan," katanya.

Dia berharap, hal seperti ini harus menjadi perhatian khusus oleh semua stekholdel pada pelaksanaan Pemilu. Terutama bagi penyelenggara Pemilu di Solok Selatan.

Keadaan seperti ini, wajib dicarikan solusi secepatnya. Karena jika dibiarkan kondisi seperti ini akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.

Solusi

Penyelenggara Pemilu dihadapkan dengan keadaan seperti ini, jelas harus memutar haluan untuk tidak membiarkan tiga nagari ini menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak yang akan melakukan kecurangan didaerah itu.

Solusi untuk transportasi didaerah itu bisa dilakukan menjalin kerjasama dengan pihak Pemerintahan Nagari. Salah satu alasannya, Pemerintahan Nagari memiliki transportasi air atau Tempek. Kemudian, kerjasama tersebut juga bisa dilakukan dengan pihak kepolisian.

Babinkamtibmas Sangir Batang Hari, memiliki satu unit perahu motor cepat untuk dioperasikan di tiga nagari tersebut sebagai patroli kemanan daerah.

Dua institusi itu, bisa menjadi mitra kerjasama penyelenggara Pemilu. Hal ini, bisa menekan besarnya pembiayaan yang timbul untuk, komunikasi, mendatangi tiga lokasi termasuk pendistribusian logistik Pemilu.

Untuk sistem komunikasi, pihak penyelenggara juga bisa melakukan kerjasama dengan pihak Orari dan Rapi. Keduanya, merupakan organisasi radio amatir. Dengan fasilitas radio amatir dan handy talki (HT), pihak penyelenggara bisa melakukan komunikasi dengan menggunakan radio amatir. Tidak perlu lagi, harus datang langsung untuk berkomunikasi.

Disisi keamanan, hubungan kerjasama dengan Polri dan TNI wajib terjalin dengan baik. Sebagai unjung tombak kemanan di nagari, Polisi memiliki Bhabinkamtibmas dan TNI memiliki Babinsa yang ditempatkan di masing-masing nagari.

Bantuan keamanan dari Babinkamtibmas dan Babinsa ini bisa meminimalisir kondisi dampak potensi kecurangan dan kekacauan di lapangan.

Disamping itu, juga perlu menempatkan penyelenggara ditingkat PPS, KPPS, PPL dan Pengawas TPS yang memiliki, integritas tinggi, jaringan yang luas dan lebih baik mengutamakan sumber daya manusia lokal. Karena, mereka lebih paham dengan kondisi dan kultur daerah yang ada.

Bagian terpenting, bagi terciptanya Pemilu berkualitas kembali kepada masing-masing nurani penyelenggara. Agar pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan petunjuk yang ada.

Disisi lain, masyarakat juga harus aktif turut melakukan pengawasan. Sebagaimana, yang digaungkan oleh KPU dan Bawaslu diberbagai kesempatan.

Namun, secara keseluruhan kerjasama antar lintas sektoran antara KPU, Panwaslu, Polri, TNI dan Pemerintah wajib terjalin dengan baik agar pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik dan lancar. (*)

Komentar

Gagasan lainnya

<p>Kisah Keluarga Ibrahim dan Imran<p> Rabu, 23-05-2018 14:48 WIB

Kisah Keluarga Ibrahim dan Imran

oleh: Irsyad Syafar
Pendidik di PIAR
<p>Kisah dan 'Ibrah<p> Jumat, 18-05-2018 01:17 WIB

Kisah dan 'Ibrah

oleh: Irsyad Syafar
Pendidik di PIAR
<p>Kemana Haluan Pak Gubernur Irwan?<p> Selasa, 01-05-2018 18:17 WIB

Kemana Haluan Pak Gubernur Irwan?

oleh: Faldo Maldini
Inisiator Gerakan #KamiHaluan
<p>Merancang Pemberdayaan dalam Bingkai UU Desa<p> Sabtu, 24-03-2018 12:35 WIB

Merancang Pemberdayaan dalam Bingkai UU Desa

oleh: Yos Nofrizal
TA-PMD Kabupaten Agam