MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2018-10-18 18:16 WIB

Ilusi Band Ajak Berperilaku Jujur Lewat Rilis Lagu Bohong

<p>Ilusi Band Ajak Berperilaku Jujur Lewat Rilis Lagu Bohong<p>

VALORAnews - Seperti kerang memendam mutiara, akhirnya Ilusi Band merilis lagu ke tiga berjudul Bohong. Lagu ini adalah lagu pertama ditulis Ilusi...

Home » Gagasan

Merancang Pemberdayaan dalam Bingkai UU Desa

Sabtu, 2018-03-24 | 12:35 WIB | 355 klik
<p>Merancang Pemberdayaan dalam Bingkai UU Desa<p>

Yos Nofrizal

TA-PMD Kabupaten Agam

Pemberdayaan boleh jadi adalah kata-kata yang paling banyak disebut ketika Undang-Undang Desa atau Undang-Undang No 6 Tahun 2014 diimplementasikan. Bahkan, untuk melancarkan penerapan undang-undang tersebut, Pemerintah melalui Kementrian Desa-PDTT membuat satu model pendampingan dengan nama Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Hal itu tentu bertujuan agar apa yang menjadi cita cita Undang Undang Desa tercapai yakni kemandirian dan kemajuan masyarakat desa.

Istilah pemberdayaan juga muncul sebagai satu bidang aktivitas yang harus yang harus dilakukan Pemerintahan Desa. Baik dalam PP No 43 Tahun 2014 jun to PP 47 Tahun 2015 dan Permendagri No 14 Tahun 2014 sebagai peraturan turunan Undang-Undang Desa menyebutkan pemberdayaan sebagai salah satu bidang kegiatan desa selain bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Meski sudah menjadi istilah yang umum dipakai, namun dalam penerapannya, banyak Pemerintahan desa, khususnya Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat yang belum sepenuhnya memahami tentang pemberdayaan dan bentuk-bentuk kegiatan dalam kerangka implementasi Undang-Undang Desa.


Ini pula yang mungkin menyebabkan mengapa kegiatan pemberdayaan itu jumlahnya relatif masih sedikit dibanding kegiatan pembangunan/fisik dalam kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Nagari. Dari berbagai evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan Nagari, khususnya yang bersumber dari dana desa (DD), porsi kegiatan pemberdayaan masih dalam kisaran angka 10 persen dari total dana desa yang disalurkan. Padahal, dalam berbagai kebijakannya, Pemerintah ingin porsi kegiatan pemberdayaan jauh lebih besar atau bisa mencapai 30 persen.

Yang menarik lagi, khusus terkait pembagian urusan kegiatan yang didanai oleh anggaran Nagari, banyak juga Pemerintahan Nagari yang belum memahami apa itu kegiatan pemberdayaan sehingga ketika pengalokasian anggaran dan sumbernya tidak tepat.

Padahal pengalokasian anggaran dengan sumbernya ini penting karena sebagaimana ketetapan pemerintah, untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN hanya boleh dialokasikan untuk kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan, sedangkan anggran yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADN) yang bersumber dari APBD Kabupaten dibolehkan untuk empat kegiatan, baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan atau Pemberdayaan sendiri.

Apa itu Pemberdayaan

"Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya," kata Kartasasmita (1996), pakar ilmu sosial dalam satu tulisannya.

"Pemberdayaan merupakan sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya sehingga dalam proses pemberdayaan orang mempunyai keterampilan, pengetahuan dan kekuasan dalam menentukan kehidupannya dan mempengaruhi orang lain," sebut Talscot Parsone, pakar ilmu sosial lainnya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Desa, Pemberdayaan masyarakat desa diartikan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dari beberapa pengertian diatas tergambar bahwa pemberdayaan sesungguhnya adalah beragam upaya pengembangkan kemampuan seseorang atau masyarakat dalam memanfaatkan seluruh potensi yang ada sehingga dengan kualitas dan kemampuannya itu, masyarakat mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam pengertian di undang-undang Desa kegiatan pemberdayaan menghasilkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam perspektif ini hendaknya Pemerintahan Nagari memahami kegiatan pemberdayaan. Sederhananya, kegiatan pemberdayaan harus berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama dari sisi ekonomi. Alasan ini yang juga bisa digunakan ketika Pemerintahan Nagari ingin membedakan mana kegiatan yang tergolong sebagai kegiatan pemberdayaan dan mana kegiatan yang bersifat pembinaan kemasyarakatan.

Selama ini terlihat Nagari kesulitan membedakan antara kegiatan pemberdayaan dengan pembinaan kemasyarakatan sehingga tak jarang ada kegiatan sebenarnya lebih tepat sebagai kegiatan pembinaan kemasyarakatan tapi dijadikan sebagai kegiatan pemberdayaan.

Satu contoh kekurangan tepatan itu adalah ketika banyak Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat pelatihan adat, imam khatib dan bahkan kegiatan keolahragaan dimasukan pada kegiatan pemberdayaan. Padahal, kegiatan-kegiatan seperti ini lebih pas kalau ditempatkan pada urusan pembinaan kemasyarakatan.

Merancang Kegiatan Pemberdayaan

Setelah memahami tentang kegiatan pemberdayaan, tentu Pemerintahan Nagari juga memiliki kemampuan dalam merancang kegiatan pemberdayaan. Percuma ada pemahaman yang baik tentang pemberdayaan, tapi tak punya kemampuan merancang kegiatan pemberdayaan. Gagal merancang kegiatan, hampir pasti kegiatan pemberdayaan tidak mencapai tujuannya.

Merancang kegiatan pemberdayaan sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan merencanakan kegiatan fisik. Membuat satu kegiatan pemberdayaan menghendaki pula ada rancangan model kegiatan dan susunan rincian anggaran atau sering disebut Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bedanya, kalau kegiatan fisik, rancangan model kegiatan berbentuk gambar dan desain kegiatan, maka untuk kegiatan pemberdayaan berisi narasi tentang latar belakang kegiatan, apa tujuan, hasil dan dampak kegiatan serta bagaimana alur kegiatan pemberdayaan dilaksanakan. Dari narasi itu nanti terlihat kebutuhan penganggaran kegiatan dalam bentuk RAB.

Sebenarnya, kalau kita baca Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan lampiran sudah mengatur kegiatan pembangunan desa dibuat, termasuk kegiatan pemberdayaan. Dalam Pasal 42 dijelaskan kalau dalam rancangan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) Desa/Nagari harus dilampiri dengan rencana kegiatan dan RAB.

Kini tinggal lagi Pemerintahan Nagari menerapkan apa yang telah dibuat dalam Permendagri tersebut. Tentu semua ini butuh pendampingan dan pengarahan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan desa.

Bila perlu, Permendagri itu diturunkan dalam bentuk Peraturan Bupati dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan sehingga Pemerintahan Desa/Nagari mempunyai pedoman yang lebih operasional dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Semua ini tujuannya agar kegiatan pemberdayaan lebih meningkat porsinya berdaya guna dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagaimana yang menjadi esensi pemberdayaan. (*)

Komentar

Gagasan lainnya

<p>Hari Tani Nasional dan Prakarsa Desa<p> Senin, 24-09-2018 15:38 WIB

Hari Tani Nasional dan Prakarsa Desa

oleh: Indra Sakti Lubis
Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
<p>Makanan dalam Konteks Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar<p> Kamis, 07-06-2018 23:10 WIB

Makanan dalam Konteks Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar

oleh: Iqbal Tarigan
Menteri Komunikasi & Informasi BEM KM Unand
<p>Kisah Keluarga Ibrahim dan Imran<p> Rabu, 23-05-2018 14:48 WIB

Kisah Keluarga Ibrahim dan Imran

oleh: Irsyad Syafar
Pendidik di PIAR
<p>Kisah dan 'Ibrah<p> Jumat, 18-05-2018 01:17 WIB

Kisah dan 'Ibrah

oleh: Irsyad Syafar
Pendidik di PIAR