MITRA VALORA NEWS

Senin, 2018-10-15 19:27 WIB

Pemko Padang Koordinasi dengan BPK, Ini Perintah Mahyeldi

<p>Pemko Padang Koordinasi dengan BPK, Ini Perintah Mahyeldi<p>

VALORAnews - Wali Kota Padang, H Mahyeldi didampingi beberapa orang kepala SKPD melakukan pertemuan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI...

Home » Wawancara

Masyarakat Berkeadilan dan Sejahtera jadi Garis Perjuangan Fikon Dt Sati

Jumat, 2018-07-20 | 11:22 WIB | 539 klik
<p>Masyarakat Berkeadilan dan Sejahtera jadi Garis Perjuangan Fikon Dt Sati<p>

Fikon Dt Sati

Politisi

KETUA KPU Agam periode 2008-2013 sekaligus Ketua Divisi Keuangan dan Logistik KPU Sumbar periode 2013-2018, Fikon Dt Sati ikut bertarung di pemilihan umum (Pemilu) 2019. Partai Demokrat jadi pilihannya, untuk memasuki gerbang dunia politik praktis setelah 10 tahun terakhir berada di ranah independen.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya melangkahkan kaki, membulatkan tekad untuk berjuang mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang berkeadilan dan sejahtera," ungkap Fikon, Jumat (20/7/2018).

Untuk Pemilu 2019, Fikon akan memasuki gelanggang pemilihan langsung ini dari daerah pemilihan Sumbar 3 (Agam dan Bukittinggi). " Mohon doa dan dukungan sahabat, sanak saudara warga Agam dan Bukittinggi," harapnya.


Selain berkarir di KPU, Fikon pernah mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Jemari Sakato Sumbar untuk periode 2014-2017.

Niniak mamak suku Sikumbang Nagari Bukik Batabuah, Canduang, Agam itu, juga pernah berkecimpung di organisasi kepemudaan, DPD KNPI Sumbar di periode 2004-2007.

Untuk jenjang pendidikan, alumni SMPN 1 Tanjung Alam, Ampek Angkek 1991 ini, juga merupakan alumni SMAN 2 Bukittinggi 1994, Alumni Faterna Unand angkatan 1994, Alumni PWD Pascasarjana Unand 2016. (kyo)

Komentar

Wawancara lainnya

<p>Warga Nahdliyin Berperan Tumbuhkan Sikap Demokratis, Konstitusional dan Taat Hukum<p> Selasa, 31-03-2015 11:58 WIB
Muhamad Khadafi - Sekretaris Tanfidziah NU Payakumbuh

Warga Nahdliyin Berperan Tumbuhkan Sikap Demokratis, Konstitusional dan Taat Hukum