MITRA VALORA NEWS

Lanjutan Pembangunan RSUD Bukittinggi, Soni: Status Tanah Masih Bapakaro

AI Mangindo Kayo | Minggu, 09-02-2020 | 11:00 WIB | 634 klik | Kota Bukittinggi
<p>Lanjutan Pembangunan RSUD Bukittinggi, Soni: Status Tanah Masih Bapakaro<p>

Ilustrasi.

VALORAnews - Pemilik tanah 7.000 meter persegi di dalam 33.972 meter persegi luas tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Soni Effendi menilai, Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi abaikan hukum.

"Yo basibagak sajo pemko mah, lah jaleh tanah masih berpakaro di pengadilan bukan disalasaikan dulu proses hukum-nyo, tibo-tibo ndak kadilanjutkan pembangunan RSUD tu," kata Soni Effendi di Bukittinggi, Ahad (9/2/2020).

Soni akrab di sapa Nyiak Palimo ini menuturkan, harusnya Pemko Bukittinggi menaati hukum, dengan tidak melanjutkan pembangunan RSUD di lahan yang masih bersengketa itu.


"Seharusnya selesaikan dulu masalah tanah-nya, baru pembangunan dilajuntkan," katanya sembari menyebutkan, Pemko silahkan melanjutkan pembangunan RSUD dengan catatan selamatkan anak dan ponakannya.

"Kalau anak dan ponakan ambo telah diselamatkan, mau buang ambo silahkan," ujar Soni.

Soni seakan tak percaya, pembangunan RSUD akan dilanjut dengan telah didapatkannya pemenang tender lanjutan pembangunan RSUD itu.

"Jika benar pembangunan RSUD dilanjut, Pemko sudah mengangkangi atau melecehkan keputusan pengadilan, tepatnya sudah tidak taat hukum," tuturnya.

Pembangunan RSUD di atas tanah seluas 33.972 meter persegi dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No 22 Tahun 2017. Total luas tanah ber SHP itu termasuk tanah seluas 7.000 meter persegi klaim Soni berujung ke PTUN Padang.

Persidangan 30 Oktober 2019 PTUN telah memutuskan, dengan Keputusan No 19/G/2019/PTUN.PDG, yaitu membatalkan SHP No 22 Tahun 2017.

Menurutnya, Pemko yang kalah di pengadilan, lantas banding ke PTUN Medan, berarti proses hukum-nya masih berjalan dan tentunya objek perkara belum bisa dimanfaatkan.

Persidangan PTUN No 19/G/2019/PTUN.PDG menolak eksepsi tergugat dan dalam pokok perkara mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Selain itu, menyatakan batal surat keputusan tergugat berupa SHP No.22/Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan surat ukur No. 385/2017 tanggal 22 November 2017 seluas 33.972 meter persegi atas nama Pemda Bukittinggi.

Dikatakan, jika Pemko tetap melanjutkan pembanguan RSUD dirinya tidak tinggal diam untuk mempertahankan serta memperjuangkan tanah keluarga peninggalan orang tuanya itu.

"Di lahan yang akan dibangun RSUD itu, selain terdapat tanah kami dari kaum suku Guci, juga ada tanah milik dua kaum atau suku lagi," terangnya. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar