MITRA VALORA NEWS

Minggu, 2020-07-05 15:53 WIB

Silek Pantas jadi Ekstrakulikuler Sekolah, Taslim: Seni dan Budaya jadi Penarik Wisatawan

<p>Silek Pantas jadi Ekstrakulikuler Sekolah, Taslim: Seni dan Budaya jadi Penarik Wisatawan<p>

VALORAnews - Setiap burung, memiliki dua sayap agar bisa terbang membelah angkasa. Begitu juga dengan lelaki Minang. Dia selalu dibekali dua ilmu...

Informasi Bantuan Covid 19 Kategori Serta Merta, Nofal: Masyarakat Berhak Tahu Seluruh Proses

AI Mangindo Kayo | Minggu, 19-04-2020 | 17:04 WIB | 307 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Informasi Bantuan Covid 19 Kategori Serta Merta, Nofal: Masyarakat Berhak Tahu Seluruh Proses<p>

Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Nofal Wizka. (istimewa)

VALORAnews - Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Nofal Wiska menilai, keterbukaan informasi dalam hal transparansi pendataan, verifikasi data hingga pemberian bantuan untuk warga terdampak Coronavirus Disease 2019 (Covid19) mutlak dilakukan.

"Bantuan yang bersumber dari uang negara (APBD/APBN-red), berhak untuk diketahui masyarakat detail penggunaannya," tegas Nofal Wiska dalam pernyataan tertulis yang diterima, Ahad (19/4/2020).

Ditegaskan Nofal, bantuan Jaring Pengaman Sosial bagi warga terdampak Covid19 ini, harus terbuka dari hulu ke hilir. Harus jelas proses pendataannya. Jelas penerimanya dan jelas nominal yang diberikan. "Jika ada masyarakat yang meminta informasi proses penyaluran bantuan, badan publik harus siap dengan dokumennya," tegas Nofal.


Bantuan Jaring Pengaman Sosial yang digelontorkan pemerintah itu, kehadirannya ditunggu masyarakat. Bantuan itu dipandang akan jadi stimulus sekaligus penyambung hidup bagi masyarakat terdampak.

"Penyampaian informasi oleh badan publik terkait bantuan untuk warga terdampak Covid19 ini, dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dikategorikan sebagai informasi serta merta. Informasi ini harus disampaikan secara cepat, tepat dan masif serta menjangkau seluruh masyarakat," terang dia.

"Untuk penyampaian informasi tentang penyaluran bantuan, badan publik harus bisa menjelaskan ke masyarakat secara jelas dan clear. Jika terjadi mispersepsi, hal ini bisa menimbulkan konflik di tingkat masyarakat," tambahnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar, Adrian Tuswandi menegaskan, informasi tentang bantuan bagi warga terdampak Covid19 ini, tidak bisa ditutup-tutupi.

"Semuanya harus terbuka. Kalau perlu, pemerintah memajang daftar nama penerima bantuan tersebut di tempat umum maupun di website pemerintah," papar Adrian.

KI Sumbar meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mengawasi penggunaan anggaran bantuan bagi warga terdampak Covid ini, sehingga benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

"Perlu ketegasan pemerintah, untuk mengawasi aliran bantuan hingga sampai ke penerima yang berhak. Masyarakat juga harus berperan serta mengawasi," harap Adrian.

Agar transparansi ini terwujud, terangnya, KI Sumbar akan fokus pada penyamaan persepsi dengan stake holder, terkait protokol keterbukaan informasi penggunaan dana penanganan Covid19 dengan PPID se-Sumatera Barat. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar