MITRA VALORA NEWS

DPRD Payakumbuh Kecewa Bantuan Covid19 Gagal Cair Sebelum Lebaran

AI Mangindo Kayo | Sabtu, 23-05-2020 | 22:01 WIB | 63 klik | Kota Payakumbuh
<p>DPRD Payakumbuh Kecewa Bantuan Covid19 Gagal Cair Sebelum Lebaran<p>

Pansus II DPRD Payakumbuh, rapat dengan Sekda, Rida Ananda, Jumat (22/5/2020). Dikesempatan itu, Pansus II mengungkapkan kekecewaannya dengan tak mampunya Pemko merealisasikan bantuan langsung tunai bagi warga terdampak Covid19 jelang Idul Fitri 1441 H. (mardikola/valoranews)

VALORAnews - Panitia Khusus (Pansus) II Percepatan Penanganan Covid19 Kota Payakumbuh yang berfokus kepada dampak sosial dan ekonomi, kecewa akibat tak terealisasinya penyaluran bantuan jelang Idul Fitri 1441 H ini.

Menurut Ketua Pansus II DPRD Payakumbuh, YB Dt Parmato Alam, pendataan calon penerima yang merujuk kriteria Kementerian Sosial belum tuntas dikerjakan tim Pemko Payaumbuh. Tak tuntasnya pendataan ini, karena ditemukannya penerima ganda antara calon penerima bantuan dari Kemensos dengan provinsi.

"Ini tentu perlu diselesaikan pemko terlebih dulu. Artinya, bantuan dari provinsi belum tuntas seluruhnya di Kota Payakumbuh," ungkap Dt Parmato Alam usai rapat evaluasi penyaluran bantuan bagi warga terdampak Covid19 melalui APBD Payakumbuh bersama Sekda, Rida Ananda dan jajaran, Jumat (22/5/2020).


Dikatakan, Pansus II DPRD Payakumbuh telah meminta Pemko, untuk memberlakukan sistem paralel dalam pendataan calon penerima bantuan dari provinsi dan kota. Sehingga, data itu kemudian bisa singkron dengan pusat. Dengan begitu, tidak ada penerima ganda nantinya.

Sebagai Ketua Pansus II, Dt Parmato Alam menyebut, DPRD Payakumbuh mendorong agar realisasi distribusi bantuan pada 12.000 KK itu, bisa tuntas sebelum lebaran. Namun ternyata tidak sehingga target kinerja jadi tidak tercapai.

"Kami yakin, Pemko juga sama pandangannya dengan kita, tapi karena ada sistem yang harus dipenuhi, ini tertunda sebelum lebaran," ungkap Dt Parmato Alam.

Dijelaskan anak nagari Aua Kuniang itu, wabah Corona kini baru datang, tentu hal ini menjadi proses belajar untuk mencari sistem yang lebih pas dalam segala bentuk konsekuensi atas wabah ini.

"PSBB perlu dievaluasi secara komprehensif, karena konsekuensinya warga dirumahkan. Pemerintah harus siap memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bila tidak, akan sulit mendorong mereka di rumah," ungkapnya.

Pansus II juga menyampaikan rasa terimakasih pada posko mandiri di kelurahan, yang sangat membantu tim gugus depan, sehingga ada rentang kendali untuk mempersempit ruang sekaligus bisa mendeteksi orang-orang luar yang masuk ke kelurahan.

"Harapan kami, kalau Covid19 terus berlanjut, kiranya diadakan pengukur suhu tubuh di posko mandiri minimal 1. Kita sudah minta ke Dinas Kesehatan, karena di sana sudah disediakan Rp15 miliar anggarannya," tukas Dt Parmato Alam.

Sementara itu, Anggota Pansus II, Ahmad Ridha dari Fraksi Nasdem mengedepankan persoalan keberpihakan, akibat Covid19 bahkan ada masyarakat yang susah bayar zakat fitrah.

"Kalau DPRD tidak memberikan sugesti percepatan pada Sekda, DPRD merasa kurang keberpihakan kepada masyarakat. Rapat ini saja dihadiri 6 perwakilan fraksi dari 7 yang ada, kebetulan dari fraksi PKS tidak hadir," katanya.

Ahmad Ridha menyebut, berbicara tentang percepatan penyaluran bantuan, tentu mekanisme dan aturan harus dipenuhi. Jangan nanti membuat repot kemudian hari. "Waktunya harus secepat mungkin, ini sudah mendesak," terangnya.

"Kami merasa gagal merealisasikan keinginan masyarakat, harusnya sebelum lebaran tersalurkan. Akhirnya, kami sepakat, selambat-lambatnya batas akhir adalah awal Juni atau akhir Mei," tegasnya.

"Pansus II langsung melebur dalam gugus tugas mengawasi bantuan terdampak Covid19 melalui APBD ini. Jangan sampai ada yang jadi oknum mencari keuntungan pribadi dalam prosesnya," ujar Ridha yang akrab disapa Rio itu tegas.

Singkronisasi Data itu Sulit

Dari sisi Pemko, Rida Ananda mengatakan, pelaksanaan bantuan sosial dan ekonomi dari APBD Provinsi saat ini kondisinya beberapa data masih ganda. Pemko diberi waktu oleh provinsi memverifikasi kembali hingga 27 Mei.

Sehingga, Pemko menyelesakan dua tugas saat ini. Beberapa data untuk APDB provinsi dan data untuk bantuan APBD Kota.

"Kita harus berhati-hati saat memverifikasi dan memvalidasi di tingkat OPD dan kelurahan. Kita tentu melakukan percepatan, supaya bantuan ini bisa terealisasi. Mana warga yang layak menerima, sehingga yang tercecer bisa diketahui dan diusulkan melalui kelurahan dan OPD masing-masing," ungkapnya.

Wakil Ketua Pansus II, Edward DF mengatakan, menyelesaikan data warga yang akan dibantu ini memerlukan waktu, kerumitan pasti membutuhkan tenaga yang ekstra, bahkan ada tim pendata sampai tengah malam bekerja.

"Namun Pansus II tentu merasa kecewa karena apa yang diharapkan masyarakat belum tercapai, akhirnya kita masih menunggu sampai selesai," katanya.

Koordinator Pansus II, Armen Faindal dari Fraksi Demokrat mengucapkan terima kasih terhadap pemerintah daerah, yang telah kooperatif datang ke DPRD untuk mendiskusikan melakukan pembicaraan mencari pemecahan masalah.

"Dalam hal ini, tentu tidak semua yang dapat kita penuhi. Kita berharap, bantuan ini dicairkan sebelum lebaran, oleh sebab itu kami atas nama DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya pada masyarakat karena keterlambatan ini, kami atas nama Pansus II telah bekerja maksimal," ujarnya.

Sekretaris Pansus II, Yernita mengatakan, Sebagai Srikandi Bundo Kanduang yang satu-satunya ada di Pansus II merasa kecewa, ada 7 buah fraksi yang ada di Kota Payakumbuh, 1 tidak hadir dan sudah 9 kali mengadakan rapat yang tujuannya adalah untuk bagaimana bisa merealisasikan bantuan kepada masyarakat yang disuruh menjaga kesehatan, yang disuruh menjaga imun dan makan vitamin, sementara mereka di PSBB-kan dan tidak ada bantuannya.

"Ini yang sudah kedua kalinya PSBB. Sampai saat ini, saya ingin dengar dari Pemko Payakumbuh melalui Sekda, menyangkut masalah data. Kalau menurut saya Kota Payakumbuh tidak terlalu lebar, cuma 5 kecamatan," terangnya.

"Tapi, dalam hal ini kita tidak pula bisa merealisasikan bantuan secepatnya karena ada aturan-aturan yang harus diikuti. Dalam hal ini kami selaku gender wanita merasakan sekali bagaimana keadaan masyarakat apalagi yang banyak sekarang ibu-ibu menjadi penyandang daripada ekonomi keluarga, mereka wajib kita bantu, itu permintaan saya," pungkasnya. (mdi)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar