MITRA VALORA NEWS

Rabu, 2020-08-05 07:37 WIB

Gempabumi Tektonik 5,2 SR Menggoncang, Episenter di Laut Pessel

<p>Gempabumi Tektonik 5,2 SR Menggoncang, Episenter di Laut Pessel<p>

VALORAnews - Wilayah Samudera Hindia Pantai Barat Sumatera, diguncang gempa tektonik dengan magnitudo 5,1 Skala Richter (SR), Rabu (5/8/2020), pukul...

Program dan Kegiatan Lanjutan Pilkada Serentak 2020 Belum Merujuk Protokol Kesehatan

AI Mangindo Kayo | Kamis, 11-06-2020 | 10:38 WIB | 66 klik | Kab. Tanah Datar
<p>Program dan Kegiatan Lanjutan Pilkada Serentak 2020 Belum Merujuk Protokol Kesehatan<p>

Sekda Tanahdatar, Irwandi memberikan arahan pada rapat koordinasi bersama KPU Tanahdatar dengan agenda pembahasan lanjutan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020, Rabu (10/6/2020). Rapat ini juga dihadiri Forkopimda dan Bawaslu Tanahdatar. (jheni rahmad/valoranews)

VALORAnews - Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Partisipasi Masyarakat KPU Tanahdatar, Fitri Yenti menegaskan, PerppuNo 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, secara garis besar merupakan petunjuk teknis pelaksanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) saat kondisi tidak ada bencana baik itu kategori alam maupun non alam.

Sementara, lanjutan tahapan Pilkada serentak 2020 yang akan dimulai 15 Juni 2020 depan, masih belum mengakomodasi kondisi bencana seperti pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid19) yang masih melanda. Hal ini tentunya berimplikasi pada pelaksanaan tahapan yang harus disesuaikan dengan kondisi terkini.

"Misalnya, mengikuti protokol kesehatan. Ini memiliki konsekuensi tersendiri terutama dalam bidang anggaran, karena pelaksanaan tahapan oleh personel KPU harus dilengkapi kebutuhan masker, cairan antiseptik dan lainnya," ungkap Fitri Yenti saat Rapat Koordinasi bersama Pemkab Tanahdatar dan Forkopimda, di gedung Indojolito Batusangkar, Rabu (10/6/2020).


Dikatakan, pemilih di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2020 ini dibatasi sebanyak 500 orang. Jumlah ini berbeda dengan pemilu 2019 yang berada di angka maksimal 300 pemilih. Hal ini secara otomatis, akan membuat jumlah TPS bertambah dari pemilu sebelumnya, dari 709 menjadi 934 TPS.

Selain itu, kegiatan KPU mulai dari tahapan verifikasi faktual dan pemutakhiran data pemilih, akan melibatkan banyak orang. Untuk verifikasi faktual, panitia adhoc baik di tingkat kecamatan (PPK) dannagari(PPS), akan mendatangi masyarakat untuk melakukan verifikasi secara langsung. Kegiatan turun langsung ke masyarakat itu yakni verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dan pemutakhiran data pemilih.

"Tahapan ini, tentu tidak dapat dilakukan dengan kondisi biasa, namun harus mengikuti protokol kesehatan," terang Fitri.

"Kita akan konsultasikan kebutuhan penambahan anggaran Pilkada ini, baik dengan KPU SumateraBarat maupun pemerintah daerah. Jika tidak ada penambahan anggaran, tentu akan sangat membahayakan bagi penyelenggara maupun masyarakat karena berpotensi terpapar Covid19," ungkat Fitri.

Ditambahkan Sekretaris KPU Tanahdatar, Sonata, lembaganya siap untuk melaksanakan pencoblosan yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang. Kondisi pandemi Covid19, pelaksaannya harus sesuai protokol kesehatan.

"Kita harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan penyelenggara dan pemilih," ungkapnya.

Rapat koordinasi ini dipimpin Sekda Tanahdatar Irwandi dan dimoderatori Kepala Kesbangpol, Irwan serta diikuti unsur Forkompinda, KPU Tanahdatar, Bawaslu Tanahdatar serta Kepala OPD terkait.

Menanggapi hal tersebut, Irwandi menyampaikan, Pemkab siap menyukseskan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang sekaligus mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

"Untuk partisipasi masyarakat, pemerintah daerah akan melakukan edukasi agar masyarakat menggunakan hak pilih pada saat pandemi Covid19 sesuai protokol kesehatan dengan slogan 'Pilkada Serentak 2020, Jurdil, Aman Covid19' pada saat menggunakan hak pilih," ungkap Irwandi.

Ditambahkan Irwandi, ASN di Setdakab Tanahdatar, diimbau untuk netral dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada dengan mengajak masyarakat menggunakan hak pilih.

Sementara, pihak terkait juga menyatakan komitmen terhadap kesuksesaan pelaksanan pilkada. TNI dan Polri siap amankan dan Kejaksaan siap untuk memproses kalau adanya pelanggaran/sengketaPilkada yang tergabung dalam tim penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama Bawaslu Tanahdatar.(jen)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar