MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2020-08-06 19:53 WIB

Empat Kelahiran di Malalak, Seorang Penderita Stunting

<p>Empat Kelahiran di Malalak, Seorang Penderita Stunting<p>

VALORAnews - Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria menilai, stunting bisa ditekan melalui gerakan bersama. Tapi, jangan pernah sekali-kali...

Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPRD Sumbar

Bustavidia Keukuh Porprov XVI Ditunda, Rahmat Wartira: Ada Manipulasi di SK Gubernur

AI Mangindo Kayo | Senin, 06-07-2020 | 17:57 WIB | 179 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Bustavidia Keukuh Porprov XVI Ditunda, Rahmat Wartira: Ada Manipulasi di SK Gubernur<p>

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Yusuf Abit dengan moderator Syahrul Furqon (sekretaris Komisi V), memimpin rapat dengan pendapat dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar, terkait penundaan Porprov XVI ke tahun 2022. Rapat ini juga dihadiri pengurus KONI dan berbagai Cabor tingkat Sumbar. (istimewa)

VALORAnews - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat, Bustavidia mengatakan, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI diundur pelaksanaannya hingga tahun 2022. Pengunduran ini merujuk Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar No 426 Tahun 2020.

Alasan pengunduran, terang dia, terkait kondisi keuangan daerah yang tak memungkinkan untuk membiayai perhelatan akbar tingkat provinsi itu. Hal ini, tak lepas dari banyaknya tersedot anggaran daerah untuk penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid19) di 2020 ini, yang melanda seluruh wilayah Sumbar.

"Pengunduran ini, juga berdasarkan permintaan sembilan daerah yang akan jadi tuan rumah Porprov Sumbar XVI. Alasannya, ketidaktersediaan pendanaan serta lebih memprioritaskan perbaikan perekonomian daerah akibat Covid19," ungkap Bustavidia saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD Sumbar, Senin (6/7/2020).


Rapat dengar pendapat ini, dipimpin Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Yusuf Abit dengan moderator Syahrul Furqon (sekretaris Komisi V). Juga hadir anggota Komisi V lainnya seperti Maigus Nasir, Ismet Amzis, Novrizal dan lainnya.

Sedangkan dari mitra kerja, selain jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga, juga hadir pengurus KONI Sumbar serta sejumlah utusan dari berbagai cabang olah raga (Cabor) yang akan berlaga di Porprov 2020 nanti.

Menyikapi pernyataan Bustavidia itu, Ketua KONI Sumbar, Syaiful mengatakan, siap atas keputusan yang diambil pada pertemuan dengan Komisi V DPRD Sumbar ini.

"Apakah tetap pelaksanaan pada 2021 atau diundur 2022, pada dasarnya KONI sebagai penyelenggara yang anggarannya dari provinsi, kabupaten dan kota, tak mempermasalahkan," terang dia.

Jika Syaiful mengatakan siap mengikuti hasil keputusan rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPRD Sumbar, berbeda dengan yang disampaikan sejumlah pengurus Cabor.

Perwakilan IPSI Sumbar, Rahmad Wartira menyatakan heran dengan SK Gubernur No 426 Tahun 2020 itu. Menurutnya, terjadi praktek manipulasi dari lahirnya SK 426 tersebut.

"Dalam pertemuan akhir Desember 2019 lalu, tidak ada keputusan penjadwalan ulang. Yang dibahas hanya pengunduran," ungkapnya.

Bang Adek, demikian Rahmad Wartira karib disapa, mengatakan, SK Gubernur No 426 Tahun 2020 sepertinya tidak bisa diubah lagi. Karena, tidak ditutup dengan klausul sebuah perubahan meskipun itu terhadap masukan atau kesalahan yang mungkin saja terjadi. "Ini otoriter," tegasnya.

Hal senada dikatakan perwakilan Cabor Tinju, Togi Tobing. "Porprov harus tetap dilakukan pada 2021. Alasannya, prestasi atlet itu harus diuji dengan digelarnya iven. Jika ditunda, artinya membiarkan semua menjadi stagnan. Jika hanya latihan tanpa diuji, bagaimana mengetahui kemampuan atlet," terangnya.

Pernyataan Togi dipertegas pengurus Cabor Wushu, Novrianto. "Jika ada anggaran pembinaan, maka perlu diuji sampai mana pembinaan prestasi itu dengan digelarnya pekan olahraga atau pertandingan," terangnya.

"Apa gunanya ada dana pembinaan, kalau tidak jelas barometernya jika pertandingan dan ujicoba tidak dilakukan dengan pekan olahraga atau iven lainnya," tambah Novrianto.

Dibicarakan Lagi

Sekaitan pro kontra terhadap SK Gubernur No 426 Tahun 2020 itu, Komisi V DPRD Sumbar menyepakati akan mengkaji ulang pengunduran Porprov ke tahun 2022.

"Jika dimungkinkan, Porprov tetap dilakukan 2021. Ini perlu dilakukan pembicaraan dengan kabupaten dan kota yang akan jadi tuan rumah serta pengurus Cabor," terang Yusuf Abit.

Komisi V DPRD Sumbar juga menilai, SK gubernur tentang pengunduran ini cacat hukum. Karena, antara konsideran dengan diktum, bertolak belakang. Sehingganya, SK 426 itu harus ditinjau ulang.

"Kalau ada SK mengatakan ditunda, itu rancu. Semestinya kata-katanya diundur. Saya menilai, apa yang dikeluarkan gubernur itu sangat rancu. Jangan kaitkan ini dengan yang lain-lain," tegas Syafrudin Putra Dt Sunggono.

Pernyataan anggota DPRD Sumbar, Maigus Nasir, Ismet Amzis, Novrizal dan lainnya dipertegas Yusuf Abit dengan mengatan, mendukung Porprov dilakukan tahun 2021. Jika perlu, sebelum PON 2021 digelar.

"Kadispora, tolong sampaikan pada gubernur, kaji ulang pengunduran Porprov XVI ini. Sehingga tidak ada lagi kerancuan dan prestasi atlet serta usia bisa dipertimbangkan," tegas Yusuf.

Dalam rapat yang berlangsung panas tersebut, Bustavidia bersikukuh menyatakan, pengunduran ini sudah sesuai dengan daerah yang akan jadi calon permintaan tuan rumah Porprov XVI.

Sembilan kabupaten dan kota yang bersedia jadi penyelenggara --setelah Pasaman Barat yang ditunjuk menyatakan tak sanggup--adalah Padangpariaman, Pariaman, Agam, Bukittinggi, Padangpanjang, Padang, Payakumbuh, Sawahlunto dan Sijunjung.

"Kami sudah koordinasi dengan ketua KONI Sumbar, agar bisa berkoodinasi dengan KONI kabupaten dan kota. Meraka semua meminta agar diundur," ulas Bustavidia.

Akhirnya, rapat ini menyimpulkan, Komisi V DPRD Sumbar akan melakukan rapat dengan pendapat lagi dengan semua mitra, baik KONI kabupaten dan kota, maupun dengan Pemkab/Pemko yang akan jadi tuan rumah. Sehingga, bisa menyelesaikan semua permasalahan terkait penyelenggaraan Porprov XVI nanti. (rls/kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar