MITRA VALORA NEWS

Rabu, 2020-08-05 07:37 WIB

Gempabumi Tektonik 5,2 SR Menggoncang, Episenter di Laut Pessel

<p>Gempabumi Tektonik 5,2 SR Menggoncang, Episenter di Laut Pessel<p>

VALORAnews - Wilayah Samudera Hindia Pantai Barat Sumatera, diguncang gempa tektonik dengan magnitudo 5,1 Skala Richter (SR), Rabu (5/8/2020), pukul...

DPRD Tanahdatar Tanyakan Kondisi Bupati, PAD, Tahun Ajaran Baru dan Lainnya, Ini Jawaban Wabup

AI Mangindo Kayo | Selasa, 07-07-2020 | 20:06 WIB | 144 klik | Kab. Tanah Datar
<p>DPRD Tanahdatar Tanyakan Kondisi Bupati, PAD, Tahun Ajaran Baru dan Lainnya, Ini Jawaban Wabup<p>

Wakil Bupati Tanahdatar, Zuldafri Darma menyampaikan nota jawaban bupati terhadap pemandangan fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD anggaran 2019, pada rapat paripurna DPRD, Selasa (7/7/2020). (jheni rahmad/valoranews)

VALORAnews - Wakil Bupati Tanahdatar, Zuldafri Darma menyampaikan nota jawaban bupati terhadap pemandangan fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD anggaran 2019, pada rapat paripurna DPRD, Selasa (7/7/2020).

"Terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Tanahdatar melalui fraksi yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran dan pertanyaannya. Sumbangan pemikiran dimaksud sangat besar artinya dalam rangka penyempurnaan rancangan peraturan daerah," ujar Zuldafri pada sidang paripurna itu.

Sidang ini dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt Bungsu didampingi Wakil Ketua DPRD, Anton Yondra. Juga hadir unsur Forkopimda, Sekda Irwandi, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.


Beberapa tanggapan di antaranya penjelasan tentang penyebab penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Disampaikan, realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp129,78 juta atau 88,42 persen dari target Rp146,78 juta. Penyebabnya di antaranya tingkat kepatuhan masyarakat yang masih kurang dalam membayar pajak dan retribusi daerah, belum optimalnya pemungutan, terbatasnya jumlah personil, belum optimalnya penerapan sanksi bagi wajib pajak dan retribusi daerah yang tidak patuh membayar pajak serta sistem pemungutan yang belum didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

Terkait itu, upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah seperti meningkat kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, imbauan, bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Tanahdatar dalam pengawasan, memberikan teguran dan peringatan kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak, menggunakan billing sistem serta penyesuan tarif retribusi melalui peraturan bupati.

Untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanahdatar 2019 sekaligus pencapaiannya sesuai RPJMD tahun 2016-2021. Dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanahdatar 2019 adalah sebesar 5,01 % dari target RPJMD sebesar 5,91%, sehingga capaian target RPJMD 2019 sebesar 84,77%.

"Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanahdatar sedikit lebih baik dari angka pertumbuhan nasional yakni 5,00%, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Sumatra Barat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanahdatar 2019 berada di peringkat ke 3 dari 12 kabupaten," sampai Zuldafri.

Ditambahkan PDRB per kapita meningkat, di tahun 2019 sebesar Rp37,61 jut sementara di tahun 2018 sebesar Rp36 juta. Sedangkan angka kemisikan menurun sebesar 0,66% dari 2018 sebesar 5,32% menjadi 4,66% pada 2019.

Atas pertanyaan kondisi kesehatan dan keberadaan bupati Tanahdatar saat ini, dia jelaskan, "Kondisi kesehatan bupati Tanahdatar saat ini dalam proses pemulihan dan untuk keseharian berada di Indo Jolito," ungkapnya.

Selanjutnya, tentang persiapan pemerintah daerah menghadapi tahun ajaran baru sekolah di tanggal 13 Juli 2020.

"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanahdatar telah siapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) salah satunya dengan mempedomani Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan di masa darurat penyebaran Covid19."

"Penerapan SOP itu disiapkan 2 opsi kegiatan pembelajaran yakni tatap muka bilamana daerah berada pada zona hijau, namun Tanahdatar dalam analisis terakhir pada zona kuning. Sementara untuk daerah zona kuning tetap melaksanakan Belajar Dari Rumah (BDR) baik secara daring mapun luring dengan harapan kontrol orang tua lebih ditingkatkan," sampai Zuldafri.

Terkait penyelesaian tapal batas baik kabupaten dengan kabupaten/kota lain, nagari dengan nagari, jorong dengan jorong.

Disampaikan penyelesaian batas wilayah batas Kabupaten Tanahdatar dengan kabupaten/kota pada tujuh segmen dan telah selesai 2 segmen, lima segmen sedang fasilitasi penyelesaiannya.

Segmen Batas Kabupaten Tanahdatar dengan Limapuluh Kota, telah ditetapkan dengan Permendagri No 67 Tahun 2013. Segmen Batas Kabupaten Tanahdatar dengan Kota Sawahlunto, ditetapkan dengan Permendagri No 25 Tahun 2017.

Lima Segmen lainnya, batas Kabupaten Tanahdatar dengan Kabupaten Agam, Kota Padangpanjang, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Padangpariaman, sedang tahap proses yang juga difasilitasi tim PBD Pusat dan Provinsi Sumatera Barat.

Khusus penyelesaian batas nagari dengan nagari, disampaikan Kementerian Dalam Negeri, telah mengeluarkan Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa sebagai pedoman dalam menetapkan dan menegaskan batas desa.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilaksanakan, kegiatan ini memerlukan waktu yang cukup panjang hingga tuntas pada 75 nagari. "Untuk itu kami juga mengharapkan dukungan kita bersama untuk penyampaian informasi kepada masyarakat demi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini," harapnya.

Di akhir penyampaiannya, Zuldafri mengatakan bahwa saat ini sudah perlu dipikirkan fasilitasi penyediaan kebutuhan jaringan internet bagi siswa dan mahasiswa mengingat proses belajar mengajar lebih banyak diberikan melalui sistem daring (dalam jaringan).

Kemudian, menyikapi defisit anggaran perlu diadakan rapat intensif melibatkan pihak yang terkait. (jen)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar