MITRA VALORA NEWS

Pembentukan Ekosistem Ekonomi Syariah Menguat di Rakerda DMI Padang

AI Mangindo Kayo | Sabtu, 25-07-2020 | 14:13 WIB | 148 klik | Kota Padang
<p>Pembentukan Ekosistem Ekonomi Syariah Menguat di Rakerda DMI Padang<p>

Ketua DMI Sumbar, Prof Duski Samad memberikan arahan pada rapat kerja DMI Kota Padang yang digelar aula Bank Nagari, Sabtu (25/7/2020). (mangindo kayo/valoranews)

VALORAnews - Kabag Kesra Setdako Padang, Amriman menginformasikan, usulan program masjid paripurna yang akan dibina langsung Pemko Padang, didukung penuh koordinator dan seluruh anggota Komisi IV DPRD Padang pada rapat pembahasan KUA-PPAS Padang 2021.

Masjid paripurna itu nantinya akan ada di dua Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan satu unit di 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Salah satu usulan kegiatan masjid paripurna itu, imam masjidnya diberikan insentif sampai Rp10 juta per bulan.

"Imam Masjid Paripurna itu nantinya berkewajiban membina seluruh masjid dan mushalla yang ada di kecamatan tersebut. Pembinaan itu dalam upaya mewujudkan visi besar kita, Bangkit Bersama Masjid," ungkap Amriman mewakili wali kota saat membuka Rapat Kerja Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Padang di aula Bank Nagari Cabang Utama, Sabtu (25/7/2020).


Dengan insentif memadai, terang Amriman, imam masjid tidak perlu memikirkan sumber pendapatan yang lain untuk kebutuhan hidupnya. Dia bisa fokus melakukan pembinaan langsung ke masyarakat, dengan kompetensi keilmuan yang dimilikinya.

"Imam Masjid itu lah nantinya yang merancang berbagai agenda untuk perbaikan pengelolaan masjid di kawasan itu demi mencapai visi Bangkit Bersama Masjid," terangnya.

Dikatakan, APBD Padang yang dikucurkan untuk masjid dan mushalla, mencapai angka Rp21 miliar setiap tahunnya. Sebagian besar dana itu berasal dari Pokir anggota dewan.

"Sayangnya, dana Pokir itu lebih banyak digunakan untuk pembangunan. Kedepan, mesti ada porsi untuk pemanfaatan perbaikan kualitas sumber daya manusia pengelola masjid dan mushalla serta pembentukan ekosistem ekonomi ummat," tambah dia.

Gayung bersambut, Ketua DMI Sumbar, Prof Duski Samad menilai, Sumatera Barat sudah sangat terlambat mengembangkan ekosistem ekonomi syariah jika merujuk sirrah nabawiyah.

"Rasulullah SAW hanya satu tahun memanfaatkan Pasar Bani Qainuqa di Madinah setelah periode hijrah. Setelah itu, rasulullah mendirikan pasar sendiri, Pasar Al Manakah. Sama kita simak kisahnya, ummat muslim berdaulat secara ekonomi setelah periode itu," ungkap Prof Duski menukil sejarah.

Dalam konteks kekinian, terangnya, Pemprov Sumatera Barat beserta Pemkab dan Pemko se-Sumbar telah bersepakat mengkonversikan PT Bank Pembangunan Sumbar atau Bank Nagari jadi Bank Umum Syariah.

"Rakyat mendukung penuh Bank Nagari dikonversi ke system syariah ini. Seharusnya, tidak ada lagi perdebatan terutama ditingkat wakilnya yang duduk di parlemen," tegas Prof Duski.

Selain itu, Prof Duski mengungkapkan, gerakan ekonomi berbasis masjid bukan konsep yang baru diwacanakan. "Sekarang tinggal komitmen untuk menjalankannya secara sungguh-sungguh saja lagi," tegasnya.

Rapat kerja ini juga diselingi diskusi panel dengan tema pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dengan narasumber Dr Masrizal (akademisi Fekon Unand), Dr Ahmad Wira (Dekan FEBI UIN Imam Bonjol), Marjanis (Kakan Kemenag Padang), Yan Vinanda (notaris) dan Azmi Febrian (Kadiv Syariah Bank Nagari).

Rapat kerja ini diikuti seluruh pengurus PD DMI Padang beserta lima orang utusan DMI kecamatan se-Kota Padang. Juga hadir utusan Pemko Padang serta KUA se Kota Padang dan undangan lainnya. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar