MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2020-11-26 21:48 WIB

KPU Tanahdatar Sosialisasikan Pilkada ke Mahasiswa IAIN Batusangkar

<p>KPU Tanahdatar Sosialisasikan Pilkada ke Mahasiswa IAIN Batusangkar<p>

VALORAnews - Rektor IAIN Batusangkar, diwakili Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr Sirajul Munir membuka kegiatan KPU Goes to Campus, Kamis...

Fakhrizal-Genius Nilai Mekanisme KPU Sumbar Dibuat-buat Sendiri

AI Mangindo Kayo | Senin, 27-07-2020 | 23:29 WIB | 130 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Fakhrizal-Genius Nilai Mekanisme KPU Sumbar Dibuat-buat Sendiri<p>

Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar dari jalur perseorangan, Fakhrizal-Genius Umar, jumpa pers dengan wartawan di posko pemenangan pasangan ini di kawasan GOR H Agus Salim Padang,Senin (23/7/2020). (daniwarti/valoranews)

VALORAnews - Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar dari jalur perseorangan, Fakhrizal-Genius Umar menilai KPU Sumbar, tidak mampu menanggapi enam poin keberatan yang sudah disampaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tingkat Provinsi Sumbar, Senin (23/7/2020).

Dalam jumpa pers dengan wartawan di posko pemenangan pasangan ini di kawasan GOR H Agus Salim Padang, Senin sore, Fakhrizal mengatakan, timnya sudah menyiapkan perbaikan kekurangan dukungan sebanyak 200 ribu lembar. Sementara, KPU Sumbar menyaratkan tambahan dukungan sebanyak 371.586 lembar lagi atau dua kali lipat dari kekurangan dukungan sebelumnya, sebesar 185.793 dukungan.

"Kami tidak akan mengantarkan dukungan yang telah dikumpulkan ke KPU. Kami melihat, KPU Sumbar membuat mekanisme yang dibuat-buat sendiri," kata Fakhrizal yang didampingi Genius Umar.


Terkait jumlah dukungan di masa perbaikan tahap dua, Fakhrizal mengaku, timnya telah menyiapkan dukungan perbaikan sebanyak 200 ribu.

"Laporan yang kami terima, pendukung kami yang tidak ditemukan petugas KPU mencapai angka 100 ribuan orang. Mereka ini kemudian dimasukan KPU Sumbar kedalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Ini merugikan kami sebagai pasangan calon dan masyarakat pendukung," terangnya.

"Karena keputusan KPU seperti itu, kita memutuskan untuk tidak menyerahkan dukungan perbaikan," tambah Fakhrizal. "Ini tidak mungkin bagi kita menambah dukungan sebanyak itu, dalam waktu tiga hari yang disediakan KPU. Sejuta pun dukungan perbaikan kita serahkan, akan seperti ini juga akhirnya," tambah dia.

Karena itu, terang dia, lebih memilih untuk melayangkan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Kita juga akan melapor ke KPU RI. Itu langkah kita," tegas Fakhrizal.

Menurut Fakhrizal, enam poin yang tak mampu dijelaskan KPU itu yakni pertama adanya formulir verifikasi dukungan pasangan calon dengan mempergunakan form yang tidak diatur dalam peraturan pemilihan atau tidak memiliki dasar hukum yaitu lampiran form B.A.5-1 KWK.

Kedua, verifikasi hanya dilakukan dengan mendatangi pendukung satu kali saja. Ini berdampak pada data pendukung tidak diketemukan berada pada angka yang sangat tinggi, mencapai 100 ribu lebih. "Di Padangpanjang, proses verfikasi faktual hanya dilaksanakan satu hari. Padahal, tahapan ini berlangsung selama 14 hari," terangnya.

Ketiga, dukungan RT/RW dinyatakan TMS. Dia mencontohkan di Kota Padang dimana RT/RW tidak boleh menyampaikan dukungan. Setelah delapan hari verifikasi berjalan, akhirnya itu diperbolehkan kembali.

"Ini kan tidak benar. KPU harus konsisten. Kalau RT/RW tidak boleh menyampaikan dukungan, itu harus ada dasar hukumnya," tegas dia.

Keempat, pendukung pasangan calon pada nagari pemekaran tidak diverifikasi. Ini ditemukan di kabupaten Padangpariaman dan Pasaman. "Pendukung kita di wilayah pemekaran ini, langsung dinyatakan TMS oleh KPU," ungkapnya.

Kelima, perlakuan yang berbeda oleh KPU untuk pendukung yang menyatakan tidak mendukung dan tidak bersedia menandatangani form pendukung. Menurut ketentuan, dengan tidak menandatangani itu dianggap mendukung, tapi itu tidak sama setiap kabupaten kota.

"Keputusan yang berbeda di antara masing-masing KPU ini, juga jadi pertanyaan Bawaslu saat pleno rekapitulasi," tukasnya.

Keenam, rekapitulasi data B.A.6 KWK perseorangan serta MS dan TMS hanya ada pada rekap pleno di kabupaten Limapuluh Kota. Sedangkan di 18 kabupaten/kota lainnya, tidak ada. Yang ada hanya data MS.

"KPU tidak transparan sehingga tentu kita tidak tahu berapa jumlah MS dan TMS per daerah," ungkapnya.

Pada tahapan penyerahan berkas dukungan pada 19 Februari 2020 lalu, mantan Kapolda Sumbar ini menyerahkan 336.657 berkas dukungan. Setelah proses verifikasi administrasi, dukungan berkurang sehingga tinggal sebanyak 306.661 pendukung.

Dukungan tersebut, kemudian memasuki proses verifikasi secara faktual dengan metode sensus. Hasilnya, 130.258 lembar dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS). Artinya masih kekurangan 185.793 dukungan lagi dari ambang batas minimal, sebanyakk 316.051 dukungan.

Sesuai peraturan KPU tentang Pencalonan, dukungan yang mesti diserahkan di masa perbaikan tahap dua ini, sebanyak dua kali lipat dari kekurangan yakni sebesar 371.586 lembar. (dni)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar