MITRA VALORA NEWS

DPRD Tanahdatar Setujui Perda Pertanggungjawaban APBD 2019

AI Mangindo Kayo | Selasa, 28-07-2020 | 19:15 WIB | 132 klik | Kab. Tanah Datar
<p>DPRD Tanahdatar Setujui Perda Pertanggungjawaban APBD 2019<p>

Wabup Tanahdatar, Zuldafri Darma menerima nota pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tanahdatar 2019 serta penyampaian rekomendasi dan catatan starategis DPRD terhadap tindaklanjut LHP BPK RI 2019, dalam rapat paripurna yang digelar Senin (27/7/2020). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanahdatar, Anton Yondra. (jheni rahmad/valoranews)

VALORAnews - DPRD Tanahdatar setujui Rancangan Perencanaan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tanahdatar 2019 serta penyampaian rekomendasi dan catatan starategis DPRD terhadap tindaklanjut LHP BPK RI 2019, dalam rapat paripurna yang digelar Senin (27/7/2020).

Ketua tim Perumus Bamus DPRD Tanahdatar, H Azwar R menyampaikan beberapa kesimpulan rekomendasi LHK BPK RI yang berisi kritikan, saran dan masukan terhadap tindak lanjut rencana aksi LHK BPK RI perwakilan Sumatera Barat terhadap laporan keuangan Pemkab Tanahdatar 2019.

"Rumusan yang disampaikan pada rapat paripurna ini bersumber dari LHK BPK RI perwakilan Sumatera Barat tahun anggaran 2019 serta hasil pembahasan Bamus DPRD dengan pemerintah daerah, 7-23 Juli 2020 yang dibuat secara sistematika," ujar Azwar.


Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Tanahdatar, Saidani menyampaikan laporan hasil pembicaraan tingkat pertama pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 yang telah dibahas bersama Badan Anggaran dengan TAPD lalu dilanjutkan dengan pandangan fraksi DPRD, 24 Juli 2020 silam.

"Setelah mencermati pendapat akhir fraksi DPRD dalam pembahasan dengan TAPD, maka disampaikan bahwa badan anggaran dapat memahami Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah," ujar Saidani.

Pimpinan sidang paripurna ini, Wakil Ketua DPRD Anton Yondra. Dari eksekutif, hadir Wabup Tanahdatar, Zuldafri Darma bersama unsur Forkopimda, pimpinan OPD dan BUMD serta tamu undangan lainnya.

"Ranperda yang telah disepakati secara bersama oleh Pemkab dan DPRD Tanahdatar, tahap selanjutnya akan disampaikan ke Pemprov Sumbar untuk dilakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi itulah yang akan jadi Perda sesuai perundang-undangan," ungkapnya.

Sementara, Zuldafri Darma memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD merampungkan Ranperda pelaksanaan APBD 2019 yang merupakan dasar dalam penyusunan KU-PPAS perubahan APBD 2020.

"Alhamdulillah, telah disepakati Ranperda untuk dijadikan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019. Kami juga terus mengharapkan dukungannya, agar tetap komit untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah," ujar Zuldafri.

Selanjutnya, Zuldafri menyampaikan, perlu adanya penjadwalan pembahasan tahapan penganggaran sesuai kalender anggaran 2020, sehingga pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat segera dilaksanakan dengan baik sehingga tidak mempengaruhi opini BPK-RI terhadap kinerja keuangan di tahun ini.

"Kami terus mengharapkan dukungan pimpinan dan anggota dewan, agar tetap komit dan bertekad meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah yang sudah ke-9 kalinya dapat terus dipertahankan," ujar Zuldafri.

Zuldafri juga minta seluruh ASN dan wali nagari dalam melaksanakan pembangunan harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kita tidak ingin aparatur ASN, wali nagari dan perangkatnya terjerat masalah hukum yang dapat merugikan negara, daerah maupun pribadi kita sendiri dan diminta dapat berkonsultasi dengan apartur pengawas maupun aparatur penegak hukum kalau sekiranya ada hal-hal yang masih diragukan," pesannya.

Di akhir sidang paripurna ditandatangani keputusan bersama antara DPRD dan Bupati Tanahdatar atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 yang turut disaksikan Forkopimda, Plh Sekda Edi Susanto, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD dan kabag di lingkup pemerintah daerah. (jen)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar