MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2020-08-06 19:53 WIB

Empat Kelahiran di Malalak, Seorang Penderita Stunting

<p>Empat Kelahiran di Malalak, Seorang Penderita Stunting<p>

VALORAnews - Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria menilai, stunting bisa ditekan melalui gerakan bersama. Tapi, jangan pernah sekali-kali...

KPU Padang Sosialisasikan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih ke Jurnalis Siber, Ini yang Dibicarakan

AI Mangindo Kayo | Rabu, 29-07-2020 | 21:37 WIB | 68 klik | Kota Padang
<p>KPU Padang Sosialisasikan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih ke Jurnalis Siber, Ini yang Dibicarakan<p>

Ketua KPU Padang, Riki Eka Putra memberikan sambutan saat membuka kegiatan Sosialisasi Pilgub Sumbar 2020 yang digelar KPU Padang di sebuah cafe, Rabu (29/7/2020). Sosialisasi kali ini mengambil tema Lindungi Hak Pilihmu. (mangindo kayo/valoranews)

VALORAnews - Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumbar, HM Mufti Syarfie menilai, KPU mesti memberi ruang pada jurnalis untuk memberikan kritik terhadap semua tahapan pemilihan pada pemilihan serentak 2020 ini. Terutama pada hal-hal yang tak terjangkau secara langsung.

Hal ini ditegaskan Mufti, terkait pentingnya mengelola kepentingan para pihak (stake holder) yang terkait dengan kepemiluan pada kegiatan Sosialisasi Pilgub Sumbar 2020 yang digelar KPU Padang di sebuah cafe, Rabu (29/7/2020). Sosialisasi kali ini mengambil tema Lindungi Hak Pilihmu.

Di mata Mufti yang juga jurnalis senior di Sumbar itu, wartawan merupakan kelompok yang tak terkait langsung dengan KPU, tapi memiliki dampak besar terhadap kualitas pekerjaan lembaga penyelenggara pemilihan itu.


"Jika mempublikasikan apa yang sudah dikerjakan KPU semata, maka pemberitaan media akan seragam. Ini akan berefek pada kepercayaan (trust) publik pada lembaga di masa depan. Kita sama mengetahui, banyak dinamika selama tahapan berlangsung. Publik harus dikabarkan, bagaimana KPU menyelesaikan aneka dinamika itu," ungkap Mufti.

Sosialisasi dengan mengedepankan protokol kesehatan ini, secara langsung diikuti sejumlah wartawan media siber yang ada di Padang. Secara daring melalui aplikasi zoom meeting, diikuti PPK dan PPS se-Kota Padang. Juga disiarkan langsung melalui akun facebook KPU Padang bagi publik secara lebih luas.

Sosialisasi ini juga menghadirkan Ketua Divisi Data KPU Padang, Arianto sebagai narasumber dengan moderator Sutrisno (Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Padang). Juga hadir lengkap jajaran KPU Padang seperti Riki Eka Putra (ketua) dan anggota lainnya seperti Amit Mutaqin, Azwirman, Atika Triana dan Lucky Darma Yuli (sekretaris KPU Padang).

Menurut Mufti, KPU mesti menanggapi secara dewasa, setiap kritik yang disampaikan media massa. "Kalau abai terhadap satu kritik maka KPU telah memupuk masalah dua kali lipat di masa depan," terangnya.

Contohnya, kata Mufti, jika KPU mengabaikan persoalan data pemilih yang disampaikan media. Hal ini, akan jadi persoalan pelik saat waktu pencoblosan, 9 Desember 2020 nanti. Dimana, ada masalah terkait data pemilih, yang mungkin saja tak bisa diantisipasi petugas KPPS di tempat pemungutan suara (TPS).

Pernyataan Mufti agar KPU tak anti kritik ini, menurut Mario SN dari LKBN Antara Biro Padang dan Zamri Yahya dari bentengsumbar.com yang jadi peserta sosialisasi, acap tak bersua dalam praktek keseharian di Sumbar.

"Contohnya, saat saya memberitakan kejadian zoom bombing pada webinar yang digelar KPU Sumbar beberapa waktu lalu. Saya membuatnya, karena saya ada di dalam webinar itu sampai acara ditutup," ungkap Mario, saat sesi tanya jawab.

"KPU acap tipis telinga. Jika ada kritik dari kawan-kawan wartawan, sering kejadian, tak diajak lagi dalam kegiatan KPU," timpal Zamri Yahya dalam sesi tanya jawab selanjutnya.

Sementara, Arianto menerangkan tentang proses pencocokan dan penelitian data pemilih serta elemen data yang dicocokan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) saat proses tersebut. Dia juga mengungkapkan syarat-syarat dicatatkan sebagai pemilih baik itu pemilih pemula, pemilih pindahan dan pensiunan TNI/Polri serta teknis lainnya.

"Data yang kita himpun per 27 Juli 2020, tahapan pemutakhiran data pemilih di Kota Padang telah mencapai angka 60 persen dari 653.571 pemilih yang terdaftar dalam form A.KWK. Pada 29 Juli 2020 ini, proses pemutakhiran data pemilih di langan, ditargetkan tuntas 100%," ungkap Arianto.

Jumlah pemilih yang dimutakhirkan dengan melakukan pencocokan dan penelitian oleh 1.936 orang PPDP di Padang yaitu sebanyak 653.571 orang. Data ini nantinya akan terus dimutakhirkan untuk kemudian ditetapkan jadi daftar pemilih tetap (DPT). Coklit ini dilaksanakan dalam rentang waktu 15 Juli sampai 13 Agustus 2020.

Dikatakan Arianto, untuk pemilih Kota Padang yang luput dari jangkauan PPDP atau sebab lainnya, KPU Padang menyediakan nomor pusat layanan yang bisa dihubungi melalui pesan WhatsApp pada nomo 082268082788. Bisa juga dengan melapor langsung ke PPDP atau PPS setempat.

Untuk memastikan warga Padang telah terdaftar, Arianto menyebut, pemilih juga bisa memeriksanya di alamat https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id.

Kunjungi Seluruh Rumah

Saat pembukaan, Ketua KPU Padang, Riki Eka Putra menargetkan, seluruh rumah yang ada di ibu kota provinsi Sumbar ini, dikunjungi PPDP pada tahapan pemutakiran data pemilih yang akan berkahir 13 Agustus 2020 nanti.

"Kita akan mengawal 1.936 PPDP melalui PPK dan PPS, untuk mendatangi semua rumah di Kota Padang, tak hanya merujuk data yang ada semata," ungkap Riki.

Gerakan Coklit yang telah dimulai sejak 15 Juli 2020 lalu itu, diharapkan Riki agar masyarakat dapat menerima petugas dengan baik. Sehinga, proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan dengan baik demi suksesnya Pilkada Sumbar 2020.

"Tahapan Coklit ini merupakan tahapan krusial, karena menyangkut hak konstitusi warga negara. Apalagi untuk memperbaharui data pemilih yang sudah meninggal, pindah domisili, sudah cukup umur dan kategori lainnya," ungkap Riki. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar