MITRA VALORA NEWS

KPID Sumbar Kesulitan Awasi Lembaga Penyiaran, Ini Penyebabnya

AI Mangindo Kayo | Rabu, 05-08-2020 | 21:59 WIB | 119 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>KPID Sumbar Kesulitan Awasi Lembaga Penyiaran, Ini Penyebabnya<p>

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno bersama Jasman Rizal (Kadis Kominfo Sumbar) menerima audiensi Ketua KPID Sumbar, Afriendi dan komisioner lainnya, di Padang, Rabu (5/8/2020). (istimewa)

VALORAnews - Larangan berkumpul di era kenormalan baru masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid19), diperkirakan akan disisiati kontestan pemilihan serentak 2020 dengan memanfaatkan media penyiaran (televisi dan radio-red) selain media siber dan sosial media, untuk menyosialisasikan gagasannya sebagai calon kepala daerah.

"Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar ini berkantor di Kota Padang yang jadi ibu kota provinsi Sumbar. Sementara, ada 80 lembaga penyiaran berizin yang tersebar di 19 kabupaten/kota di Sumbar. Ini jadi tantangan KPID Sumbar sebagai bagian Gugus Tugas Pengawasan Media Penyiaran dalam Pemilihan Serentak 2020," ungkap Ketua KPID Sumbar, Afriendi usai audiensi dengan gubernur Sumbar, Irwan Prayitno di Padang, Rabu (5/8/2020).

Bersama Afriendi, juga hadir lengkap komisioner KPID Sumbar lainnya seperti Yuni Ariati (wakil ketua), Robert Cenedi, Andres, Jimmy Syah Putra Ginting dan Mardhatilah. Audiensi ini juga dihadiri Kepala Dinas Kominfo Sumbar, Jasman Rizal beserta sejumlah staf.


Selain sebaran media penyiaran, ungkap Afriendi, tantangan lain KPID Sumbar yaitu belum memadainya alat monitoring siaran radio se-Sumatera Barat serta masih kurangnya tenaga pemantau siaran radio dan televisi.

"Pengawasan yang kita lakukan saat ini, dengan metode terus berkeliling memantau lembaga penyiaran. Kita juga terus melakukan sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat. Namun, kita terkendala anggaran melaksanakan tugas ini secara berkelanjutan," terangnya.

"Kita sudah sampaikan kendala ini ke gubernur. Semoga di Perubahan APBD 2020 ini ada penambahan anggaran sehingga fungsi KPID dapat berjalan dengan baik," harapnya.

Kemudian, KPID Sumbar juga terkendala dengan belum tersedianya alokasi anggaran khusus untuk ikut berkontribusi dalam pengawasan isi siaran kampanye di televisi dan radio pada pemilihan serentak 2020 ini.

"Anggaran KPID Sumbar dipatok pemerintah sebesar Rp1,5 miliar pada 2019 ini. Anggaran sebanyak itu, masih belum memadai untuk membiayai kegiatan yang telah kita rancang pada tahun anggaran 2019 ini. Di masa pilkada, kegiatan kita bertambah pula terutama awasi materi kampanye di lembaga penyiaran," terang Afriendi.

Diketahui, Gugus Tugas yang terdiri dari Bawaslu, KPU, KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan Dewan Pers ini, bertugas mengawasi kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu di media penyiaran. Gugus Tugas Pemilihan Serentak 2020 ini merupakan kelanjutan dari pembentukan pilkada lalu, yakni pada 2015, 2017, 2018, dan Pemilu 2019.

Gugus Tugas ini berdasarkan pijakan UU Pemilihan dan Peraturan KPU. Untuk Sumbar, pemilihan serentak 2020 ini diikuti 2 kota, 11 kabupaten dan tingkat provinsi di Sumbar. "Audiensi kita ini, dalam rangka meminta dukungan gubernur Sumbar demi menjalankan fungsi pengawasan penyiaran selama masa kampanye," ungkapnya.

Sampaikan Laporan

Afriendi mengatakan, saat audiensi itu, juga menyampaikan perkembangan pengawasan siaran televisi dan radio di Sumatera Barat ke Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dan Jasman Rizal (Kepala Dinas Kominfo Sumbar).

Selain itu, juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi dalam melakukan fungsi pengawasan. Kemudian, menginformasikan kantor baru KPID Sumbar di Jl KH Ahmad Dahlan (depan Masjid Raya Sumbar-red).

"Kita meminta kesediaan gubernur untuk meresmikan kantor baru sekaligus penggunaan alat monitoring siaran televisi yang cukup representatif," ungkap Afriendi "Di tahun anggaran 2021 nanti, seiring makin lengkapnya sarana dan prasrana pendukung, KPID butuh dukungan anggaran yang lebih banyak dari tahun sekarang, untuk menunjang kinerja," katanya.

Selain itu, KPID Sumbar juga akan menggelar apresiasi dan evaluasi terhadap program-program siaran terbaik yang rencananya akan digelar pada akhir November 2020. "Ini rutin kita lakukan tiap tahun yang jadi amanat UU Penyiaran," kata dia. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar