MITRA VALORA NEWS

KPID Sumbar Ingatkan Lembaga Penyiaran Tak Langgar Aturan Kampanye Pilkada 2020

AI Mangindo Kayo | Selasa, 15-09-2020 | 15:13 WIB | 196 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>KPID Sumbar Ingatkan Lembaga Penyiaran Tak Langgar Aturan Kampanye Pilkada 2020<p>

Wakil Ketua KPID Sumbar, Yumi Ariyati, Robert Cenedy (Komisioner Bidang Pengawasan Bidang Isi Siaran) dan Jimmi Syah Putra Ginting (Komisioner Bidang Kelembagaan) memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Penyiaran Pilkada, Selasa (15/9/2020). (istimewa)

VALORAnews -- Komisioner KPID Sumbar, Jimmi Syah Putra Ginting meminta Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio se-Sumatera Barat, mencermati tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sekaligus berperan penting dalam mengedukasi publik untuk meningkatkan partisipasi politik serta menjaga kualitas demokrasi.

"Media penyiaran mesti bersih dari isi siaran yang hoax, hate speech atau memancing perpecahan akibat isu SARA," ujar Jimmi pada Rapat Koordinasi Penyiaran Pilkada, Selasa (15/9/2020).

Rapat yang diinisiasi KPID Sumbar ini digelar secara virtual. Topik utamanya tentang penyiaran Pilkada serentak 2020. Kegiatan ini diikuti lebih dari 30 peserta Lembaga Penyiaran se-Sumatera Barat.


Rapat ini dihadiri Wakil Ketua KPID Sumbar, Yumi Ariyati, Komisioner Bidang Pengawasan Bidang Isi Siaran, Robert Cenedy dan Komisioner Bidang Kelembagaan, Jimmi Syah Putra Ginting.

Dikatakan Jimmi, media penyiaran mesti merujuk P3SPS dalam siaran pemilihan umum yaitu adil dan proporsional, dilarang memihak, tunduk pada regulasi lembaga yang berwenang.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah 2020, lembaga penyiaran memiliki peran strategis, seperti berimbang dan proporsional selama masa kampanye, menjaga kondusifitas dalam masa tenang, tidak mempengaruhi preferensi pemilih pada hari "H" pemungutan suara.

Selanjutnya, mengawal hasil pemilihan dalam proses perhitungan suara manual berjenjang dan menjadi instrumen resolusi konflik pascapemilihan. "Sedemikian pentingnya peran lembaga penyiaran, maka semangat kemitraan bersama penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, perlu dioptimalkan," terangnya.

"Disamping itu, Lembaga Penyiaran dilarang iklan kampanye di luar jadwal yang sudah diatur oleh penyelenggara pemilu. Iklan kampanye hanya dibolehkan pada 22 November hingga 5 Desember 2020," tegas Jimmi. '

Sementara, Yumi mengimbau Lembaga Penyiaran, mutlak menjaga netralitas sesuai dengan amanat Undang-undang Penyiaran.

"Lembaga Penyiaran berperan sangat penting dalam pengawasan pesta demokrasi ini. Selain untuk sosialisasi Pasangan Calon, sosialisasi Gugus Tugas pengawasan Pilkada, Lembaga Penyiaran mutlak menjaga netralitas sesuai dengan amanat Undang-undang Penyiaran sehingga pesta demokrasi berjalan dengan lancar dan sukses," tegas dia.

"Dalam masa pandemi ini, Lembaga Penyiaran juga diharapkan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam mencari berita/informasi atau saat melaksanakan siaran sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran wabah ini yang tidak tahu kapan akan berakhir."

"Peran media Radio dan TV juga sangat penting untuk menyosialisasikan bahwa pada saat hari pelaksanaan nantinya pemilih harus selalu memperhatikan protokol kesehatan begitu juga dengan TPS-TPS sehingga masyarakat tidak takut untuk datang ke TPS karena pandemi, ini tentu akan dapat meningkatkan partisipan pada pesta demokrasi yang akan berlangsung di tahun 2020," imbuh Yumi.

Sedangkan Robert Cenedy menyorot peran media sangat penting untuk memberikan informasi terkait Pilkada di masa pandemi. "Pada masa New Normal dan sering kita lihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, dalam kondisi sekarang ini, media sangat berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyakarat tentang Pilkada di masa pandemi ini," terangnya.

"Media perlu melakukan pengecekan untuk memastikan akurasi informasi dan menyajikan berita jangan ada yang dirugikan serta kita harus jadi media pendidikan politik," tambah dia.

"Berita yang ditayangkan oleh televisi dan radio harus adil dan berimbang. Kalau untuk iklan kampanye, KPU sudah mengatur tentang durasi dan spotnya serta berharap media TV dan Radio di Sumbar jangan ada yang melanggar aturan dan menayangkan iklan sebelum masa kampanye," tegas Robert. (rls)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar