MITRA VALORA NEWS

Ranperda Perubahan APBD Tanahdatar 2020

Fraksi di DPRD Tanahdatar Sorot Penurunan PAD, Dana Refocusing dan Belajar Daring

AI Mangindo Kayo | Rabu, 24-09-2020 | 16:14 WIB | 198 klik | Kab. Tanah Datar
<p>Fraksi di DPRD Tanahdatar Sorot Penurunan PAD, Dana Refocusing dan Belajar Daring<p>

Wakil Ketua DPRD Tanahdatar, Anton Yondra memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap nota keuangan Ranperda Perubahan APBD Tanahdatar 2020, Rabu (23/9/2020). (jheni rahmad/valoranews)

VALORAnews - Fraksi Gerindra mengingatkan Pemkab Tanahdatar, untuk tidak menyeret pejabat daerah berikut ASN-nya, dalam pusaran politik praktis Pilkada 2020.

"Fraksi Gerindra juga tak ingin melihat ada pejabat daerah atau ASN yang nantinya diberhentikan dari jabatan, setelah pelantikan kepala daerah," ungkap juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Tanahdatar, Afrizal Dt Rajo Lenggang saat penyampaian pandangan fraksi terhadap nota keuangan Ranperda Perubahan APBD Tanahdatar 2020, Rabu (23/9/2020).

Sidang paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanahdatar, Anton Yondra dan turut dihadiri Sekdakab Tanah Datar, Irwandi.


Dalam paparannya, Afrizal juga menyoroti PAD yang mengalami penurunan 25,4%. Dia meminta pemerintah daerah, memberi penjelasan penyebab terjadinya penurunan pada masing masing komponen PAD tersebut.

Pandangan lainnya, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan tentang penggunaan dana refocusing terhadap penanganan Corona Virus Deseases 2019 (Covid19) di lingkungan Pemkab Tanahdatar.

"Mengacu pada Instruksi Presiden No 1 Tahun 2020 tentang pencegahan dan percepatan penanganan Covid19, mohon penjelasan tentang penggunaan dana refocusing tersebut sampai saat ini," ujarnya.

Fraksi Gerindra turut mempertanyakan pajak parkir pada Perubahan APBD 2020 sebanyak 0%. Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta evaluasi terkait belajar daring oleh peserta didik lebih kurang selama 7 bulan ini.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Nasdem. Dimana Fraksi Nasdem juga mempertanyakan kejelasan faktor terjadinya penurunan pendapatan asli daerah sebesar 25,47%. Fraksi Nasdem juga mempertanyakan penggunaan dana refocusing dalam pencegahan Covid19.

"Kami menganalisa, pemerintah daerah, seolah-olah jadikan alasan penurunan PAD karena pandemi Covid 19, mohon penjelasan faktor lain penurunan PAD dan langkah untuk meningkatkan PAD tersebut. Merujuk Permendagri No 1 Tahun 2020 tentang pencegahan dan percepatan penanganan Covid19, mohon penjelasan penggunaan dana refocusing," kata Adrijinil Simabura.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampai Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem juga menyoroti soal pendidikan selama pandemi Covid19.

Meski demikian, Fraksi Nasdem menaruh perhatian terhadap Dinas Kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan virus ini.

"Kami menyarankan kepada Dinas Kesehatan dan jajaran, untuk selalu memberi edukasi pada masyarakat tentang bahaya Covid19. Jangan sampai masyarakat panik, trauma dan takut jika tidak akan dilayani. Kami memandang perlu adanya mutasi atau penyegaran personil yang bertugas disegala tingkatan," urainya.

Sementara, Fraksi Demokrat juga menyampaikan, terjadinya penurunan PAD yang signifikan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap semua aspek pembangunan daerah.

Fraksi Demokrat juga menilai, naik turunnya PAD adalah satu tolak ukur dari berjalan atau patuhnya pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

"Kami Fraksi Demokrat ingin mengetahui apa langkah strategi pemerintah daerah kedepan melakukan terobosan dalam peningkataj PAD ini," ujar Eri Hendri yang jadi juru bicara.

Kondisi ruas jalan kabupaten yang kondisinya tidak layak untuk dilalui, turut jadi sorotan. Menurut Fraksi Demokrat, idealnya ruas jalan kabupaten wajib diurus oleh kabupaten. Namun, sepertinya banyak tidak terurus.

"Contoh kecil saja, seperti ruas Jalan Batipuh dan ruas jalan lainnya banyak bahu jalan semak, badan jalan berlubang, sudah tahunan lamanya sehingga sulit dilalui dan bahkan telah memakan korban," katanya.

Dalam paripurna itu, juga disampaikan perihal dana bantuan bersifat khusus yang disalurkan kepada nagari, akan tetapi belum dilaksanakan pada tahun bersangkutan dan akhirnya jadi Silpa di nagari.

"Kami menyarankan Pemkab atau OPD terkait, untuk melakukan perubahan SK Bupati tentang dan BKBK yang bersumber dari APBD Tanahdatar dengan pengalihan lokasi kegiatan di daerah dan nagari yang sama, agar dapat dimanfaatkan masyarakat," ujarnya.

Terkait surat Dinas Pendidikan No 900/320/DIKBUD 2020 perihal pengumpulan zakat tunjangan profesi guru, menurut Fraksi Demokrat perlu ditinjau kembali.

"Lebih afdhol, zakat dikelola oleh yang bersangkutan dan diserahkan kepada keluarga terdekat atau masyarakat yang betul betul layak sebagai penerima," sebutnya. (jen)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Ranah

Berita Kab. Tanah Datar