MITRA VALORA NEWS

Ombudsman Nilai Padangpanjang Telah Lakukan Penanggulangan Dampak Covid19

AI Mangindo Kayo | Kamis, 19-11-2020 | 17:00 WIB | 65 klik | Kota Padang Panjang
<p>Ombudsman Nilai Padangpanjang Telah Lakukan Penanggulangan Dampak Covid19<p>

Sekdako Padangpanjang, Sonny Budaya Putra bersama Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Yefri Heriani dalam sebuah pertemuan di Ruang VIP Balaikota, Kamis (19/11/2020). (humas)

VALORAnews - Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Yefri Heriani mengapresiasi layanan Pemerintah Kota Padangpanjang terhadap masyarakatnya yang terdampak Covid19, dengan mengalokasikan dana APBD untuk Bantuan Sosial Tunai.

"Padangpanjang telah mengutamakan kebutuhan dan hak masyarakatnya," ungkap Yefri Heriani saat bertemu dengan Sekdako Padangpanjang, Sonny Budaya Putra di Ruang VIP Balaikota, Kamis (19/11/2020).

Dikatakan, Ombudsman Perwakilan Sumbar melihat, Padangpanjang sudah menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanggulangan terhadap dampak Covid19 dengan mengalokasikan anggaran terutama bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terkena dampak.


"Dibanyak daerah, kesediaan anggaran itu selalu dianggap terbatas tapi Padangpanjang selalu mengutamakan kebutuhan dan hak masyarakat yang terdampak Covid," ungkap Yefriani.

Pujian Yefri Heriani bukan tanpa alasan. Dis amping memantau langsung di lapangan, pihaknya juga melihat layanan Pemko Padangpanjang diberbagai media terkait warga terdampak corona.

Dari data Bansos Dinas Sosial PPKB P3A, terhitung April, Mei dan Juni, BST anggaran APBD diberikan kepada 4511 KK dengan nominal Rp600.000 ribu per bulannya.

Kemudian BST provinsi dengan nominal yang sama sebesar Rp 600.000 diberikan kepada 690 KK.

Selanjutnya, BST Kemensos diberikan kepada 4.653 KK. Artinya hampir 75 persen KK masyarakat kota berhawa sejuk itu menerima bantuan.

Layanan kesehatan di Padangpanjang, kata Yefri Heriani, juga berjalan dengan baik. Seluruh masyarakat terdaftar di BPJS. Dengan begitu, Kota Padangpanjang menyandang sebagai kota "Universal Health Coverege" yakni seluruh masyarakatnya memiliki layanan kesehatan yang penuh.

Namun demikian, Ombudsman mengingatkan Pemko Padangpanjang, selalu melihat standar layanan publik sesuai UU No 25 Tahun 2009 yang memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik.

Sementara, Sonny Budaya Putra yang mewakili wali kota, menyambut baik apresiasi positif Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumbar itu. Padangpanjang, kata dia, terus berupaya memberikan pelayan prima bagi masyarakatnya.

"Kami terus berproses memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kami selalu terbuka untuk segala masukan, termasuk dari Ombudsman," kata Sonny dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah Kepala OPD dan pejabat lainnya itu. (rel/ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar