MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2021-02-25 22:23 WIB

Kapolda Sumbar Tinjau Kawasan Hutan yang Diserahkan ke Negara di Pasbar

<p>Kapolda Sumbar Tinjau Kawasan Hutan yang Diserahkan ke Negara di Pasbar<p>

VALORAnews - Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto beserta beberapa Pejabat Utama Polda Sumbar (PJU), berkunjung ke Polres Pasaman Barat, Kamis...

Media Massa dan Lembaga Penyiaran Mesti Ikut Atasi Informasi Simpang Siur Vaksin Covid19

AI Mangindo Kayo | Selasa, 12-01-2021 | 17:14 WIB | 94 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Media Massa dan Lembaga Penyiaran Mesti Ikut Atasi Informasi Simpang Siur Vaksin Covid19<p>

Infografis.

VALORAnews - Empat lembaga bentukan undang-undang di Sumatera Barat, bertekad ambil andil meluruskan disinfornasi soal vaksin Covid19. Kesepakatan empat lembaga "Cluster Pengawasan Covid19" itu terjadi Selasa (12/1/2021) di kantor Ombudsman Sumbar Jalan Sawahan Padang.

Keempat lembaga itu yakni Ombudsman, Komisi Informasi, Komnas HAM dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat. Kesepakatan ini tak lepas dari disinformasi soal program vaksinasi Coid19 masih menjamur dan makin menguat pada berbagai media sosial.

"Tujuan pemberian vaksin ini mulia, untuk selamatkan, sehatkan dan tangguhkan masyarakat di masa pandemi Covid19. Vaksin pun sudah melewati uji klinis dan mendapat label halal dari MUI. Mestinya, tidak ada lagi simpang siur informasi tentang vaksin, tapi masih banyak hoaks dan informasi menyesatkan di ruang media sosial," ungkap Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani saat pertemuan berkala empat lembaga bentukan UU, Selasa siang.


Yefni mengharapkan, ada upaya masif meluruskan soal vaksinisasi Covid19. Menurutnya, gubernur dan bupati serta wali kota, harus mengantisipasi dan menggerakan corong pemerintah untuk menyampaikan informasi benar dan nyata tentang vaksin.

"Jangan sampai corong pemerintah kalah dari hoaks yang jelas tak benar dan menyesatkan," tegas Yefni.

Sementara, Kepala Komnas HAM Sumbar, Sultanul Arifin mendesak pemerintahan di semua tingkatan, untuk mengedukasi dan mempromosikan program vaksinasi dengan melibatkan tokoh agama, MUI Sumatera Barat, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan dan ahli yang kompeten.

"Harus libatkan semua kalangan, untuk membendung informasi menyesatkan tentang vaksin Covid19 yang terlanjur viral itu," ujar Sultanul.

Sedangkan Ketua Komisi Informasi Sumbar, Nofal Wiska mengatakan, informasi tentang Covid19 adalah informasi serta merta, karena dampaknya untuk masyarakat banyak.

"Ayo berikan informasi benar dan akurat ke publik untuk menghindari kekacauan informasi yang diterima masyarakat," ujar Nofal.

Ketua KPID Sumbar, Afriendi Sikumbang pastikan, lembaganya berkomitmen penuh untuk mengawal penayangan informasi soal vaksin Covid19 di lembaga penyiaran yang ada di Sumatera Barat.

"Baik soal informasi penayangan dan pelayanan vaksinasi, Dinas Kesehatan mesti menyiapkan tenaga vaksinator yang berkualitas, terlatih dan mengikuti secara ketat SOP yang ada," ujar Afriendi.

Lembaga penyiaran, kata Afriendi, diharapkan dapat mengambil peran optimal untuk memproduksi atau memberikan informasi yang valid terkait dengan program vaksinasi Covid19.

Banyak informasi melalui video yang beredar di media sosial, dimana masyarakat menolak pemberian vaksin. Hal ini terjadi, mungkin karena masyarakat belum mengetahui secara utuh terkait kebijakan vaksinasi oleh pemerintah.

"Kami meminta lembaga penyiaran, menjadi arus utama untuk menyampaikan informasi vaksin Covid19 yang komprehensif pada seluruh masyarakat Indonesia," tegasnya. (rls)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar