VALORAnews - Ketua Tanfidziyah PWNU Sumatera Barat, Prof Ganefri mengungkapkan, banyak pendidikan formal dan non formal serta pondok pesantren terutama di tingkat aliyah (menengah atas), belum masuk dalam Pangkalan Dasar Sekolah dan Siswa (PDSS).

Terdaftar di PDSS, ungkap Prof Ganefri yang juga Rektor UNP Padang itu, merupakan salah satu cara yang mesti ditempuh pengelola institusi pendidikan terutama pengurus pesantren, untuk bisa mendapatkan beasiswa bagi santri yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

"Ini jadi tugas kita, untuk memasukannya ke PDSS terutama pada sekolah milik warga nahdliyyin ini," ungkap Prof Ganefri di Padang, Ahad (24/1/2021).

Pernyataan ini disampaikan Prof Ganefri, saat melakukan pelantikan lembaga-lembaga PWNU Sumbar periode 2020-2025. Terdapat 12 lembaga yang dikukuhkan seperti Lembaga Ta'lif Wan Nasyir (LTN) NU, Lakpesdam, Bahstul Masail, LPNU, LP Maarif NU, RMINU, LPNU, LPPNU, LPBH NU, LWPNU, LKNU dan LPBI NU.

Pelantikan lembaga-lembaga ini juga dihadiri Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Sultonul Huda yang juga Ketua Madrasah Kader Nahdlatul Ulama PBNU, H Hendri (Rais Syuriah PWNU Sumbar), Buya Zainal (sesepuh NU Sumbar), Suleman Tanjung (Sekum PWNU Sumbar) serta ulama dan sesepuh NU Sumbar lainnya. Juga hadir pengurus cabang NU kabupaten/kota di Sumbar.

Dalam amanatnya, Sultonul Huda berpesan, kader-kader NU yang dilantik di berbagai lembaga itu, harus disediakan wadahnya untuk mengabdi pada masyarakat. Dengan tersedianya wadah, ungkap dia, memberi peluang pada kelompok masyarakat lainnya untuk ikut berkontribusi.

"Secara amaliah keagamaannya, masyarakat Sumatera Barat relatif sama dengan NU yang berpahamkan ahlulsunnah wal jamaah An-Nahdhiyah. Kenapa NU di Sumbar seperti tak mendapat tempat? Itu tak lebih disebabkan tak tersedianya wadah masyarakat untuk ikut berkiprah bersama NU," pesan Sultonul.

"Contohnya saja hari ini, kita mengukuhkan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU). Saya tadi melihat, pengurusnya dokter dan para medis semua. Sementara, NU Sumbar masih belum memiliki sebuah rumah sakit. Ini kan sebuah persoalan tersendiri, untuk bisa melayani ummat," ungkapnya.

Untuk menciptakan wadah itu, Sultonul tak menampik, akan memerlukan pembiayaan yang tak sedikit. "Pesan saya, selalu jaga komunikasi dengan pemerintahan daerah sesuai tingkatan. Kita harus terus berkolaborasi dengan pemerintahan dalam melayani masyarakat," tukas Sultonul.

Waqaf Tanah 5000 Meter

Pelantikan itu, juga diwarnai dengan diterimanya waqaf berupa tanah seluas 5.000 meter persegi dari keluarga Putri Ratna Julita. Tanah yang berlokasi di Jorong Tanjung Haro Nagari Sikabu Padang Panjang Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota itu, proses waqafnya melalui adik pewaqaf, Hj. Puti Dian Anggraini yang disaksikan keluarganya yang lain dr. Junimitra, Suharzamsyah dan Jack Kasbak.

Tanah waqaf ini secara simbolis diterima Ketua PCNU Limapuluh Kota, Syahrul Isman dan Prof Ganefri (Ketua PWNU Sumbar) dan disaksikan peserta Mukerwil PWNU Sumbar.

Menurut Puti Dian Anggraini, tanah tersebut terletak sekitar 5,8 km dari pusat Kota Payakumbuh. Tanah tersebut merupakan milik dari Dt Tunaro, yang merupakan ayahnya Putri Ratna Julita.

Sultonul maupun Prof Ganefri menilai, niat baik keluarga Putri Ratna Julita yang mewakafkan tanahnya untuk kegiatan NU merupakan amanah dan kepercayaan yang besar terhadap warga nahdlin di Sumatera Barat.

"Nahdlatul Ulama ini didirikan ioleh para ulama, berarti keluarga Putri Ratna telah menyerahkan wakafnya kepada ulama. Insyaa Allah wakafnya berkah dan memberikan manfaat pada umat nantinya," kata Ganefri.

"Mudah-mudahan, ke depan ada lagi yang ingin me-waqafkan tanahnya untuk dikelola NU dalam melayani umat," tambahnya.

Prosesi pelantikan dan Mukerwil PWNU Sumbar ini, dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid19, mulai dengan pengaturan jarak tempat duduk, penggunaan masker pada setiap peserta serta dilengkapi fasilitas mencuci tangan.

Pelantikan pengurus lembaga-lembaga PWNU Sumbar itu sendiri, diwakilkan oleh ketua, sekretaris dan bendahar saja, untuk mengantisipasi kerumunan yang menyebabkan terganggunya penjagaan jarak. (kyo)

Daftar Lembaga di Lingkungan Nahdlatul Ulama:

1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal
2. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran
3. Rabithah Ma'ahid al Islamiyah Nahdlatul Ulama disingkat RMINU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan
4. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul
5. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian yang berwawasan
6. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan
7. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya
8. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan
9. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pengembangan seni dan
10. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada
11. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul
12. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah maudlu'iyah (tematik) dan waqi'iyah (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul
13. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan
14. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan
15. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan IImu
16. Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama, disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal
17. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul
18. Lembaga Penanggulangan Bencana Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam poencegahan dan penanggulangan bencana, eksplorasi kelautan dan perubahan

Install aplikasi Valora News app di Google Play