MITRA VALORA NEWS

Selisih Perolehan Suara Lewati Ambang Batas, MK Tak Dapat Terima PHP Bupati Limapuluh Kota

AI Mangindo Kayo | Rabu, 17-02-2021 | 09:16 WIB | 271 klik | Kab. Lima Puluh Kota
<p>Selisih Perolehan Suara Lewati Ambang Batas, MK Tak Dapat Terima PHP Bupati Limapuluh Kota<p>

Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams saat membacakan pertimbangan Hukum Mahkamah Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah untuk Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (16/2/2020) di Ruang Sidang MK. (humas)

VALORAnews -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, menyatakan bahwa Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh pasangan calon Darman Sahladi -Maskar M Dt Pobo tidak dapat diterima.

"Dalam Pokok Permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Anwar didampingi delapan hakim konstitusi lainnya dengan agenda pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, di Ruang Sidang Pleno MK, Selasa (16/2/2021) sore, sebagaimana dikutip dari siaran pers MK.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan, tidak dapat diterima itu dengan merujuk perbedaan perolehan suara antara pemohon dan peraih perolehan paling banyak.


Untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Limapuluh Kota 2020, ungkap Wahiduddin Adams, paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Limapuluh Kota.

Dijelaskan, jumlah perbedaan suara antara Pemohon dengan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5%x162.229 suara (total suara sah) yakni 2.433 suara.

Perolehan suara Pemohon adalah 43.338 suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 50.986 suara.

"Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 50.986 suara dikurangi 43.338 suara yakni 7.648 (4,71%) atau lebih dari 2.433 suara," urai Wahiduddin.

Disebutkan Wahiduddin, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, meskipun Pemohon merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Limapuluh Kota 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016.

"Sehingga Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo," ujar Wahiduddin.

Sebelumnya, pada sidang pendahuluan yang digelar pada 26 Januari 2021, Pemohon mendalilkan bahwa Darman Sahladi-Maskar M Dt Pobo selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota Nomor Urut 2 mendalilkan adanya perbedaan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Saffaruddin Dt Bandaro Rajo-Riski Kurniawan N yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 7.648 suara.

Menurut Pemohon, selisih suara tersebut dikarenakan terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran TSM, sehingga secara kuantitatif sangat signifikan memengaruhi hilangnya perolehan suara pemohon.

Selain itu, selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota Tahun 2020, mulai dari tahap persiapan hingga tahapan penyelenggaraan, tidak ada satupun dugaan pelanggaran pemilihan baik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan ataupun pelanggaran administrasi pemilihan.

Juga tidak ada sengketa pemilihan maupun tindak pidana pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan masing-masing pasangan calon yang secara signifikan memengaruhi penetapan paslon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2020. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar

Berita Kab. Lima Puluh Kota