MITRA VALORA NEWS

Jumat, 2021-04-16 14:15 WIB

Cegah Covid19 di Libur Lebaran, Doni Monardo: Jan Lai Ado Acara Pulang Basamo

<p>Cegah Covid19 di Libur Lebaran, Doni Monardo: Jan Lai Ado Acara Pulang Basamo<p>

VALORAnews - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Dr. (H.C) Doni...

APBD Bukittinggi Disedot Pasar Atas Rp4 Miliar Setahun, Pendapatannya Nol

AI Mangindo Kayo | Kamis, 01-04-2021 | 11:26 WIB | 529 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>APBD Bukittinggi Disedot Pasar Atas Rp4 Miliar Setahun, Pendapatannya Nol<p>

Kabid Pasar, Herman.

VALORAnews - Setelah dibangun megah pascakebakaran 30 Oktober 2017. Kini, Pasar Atas di Kota Bukittinggi sudah beroperasi kembali, tetapi pemerintah kota (Pemkot) nol pendapatan di sana, karena tak sepeser pun dana bisa dikutip ke pedagang di pasar atas tersebut.

"Kita tidak dapat memungut biaya apa pun kepada pedagang yang menghuni petak toko di pusat pertokoan pasar atas. Baik itu berupa pembayaran sewa toko atau pun berbentuk retribusi," kata Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Muhammad Idris, di Bukittinggi, kemarin.

Menurut dia, alasan pemkot tidak dapat memungut biaya berbentuk apa pun kepada pedagang, karena pembangunan baru pasar atas pada 2018 yang dilakukan Kementerian PUPR belum menjadi aset pemerintah kota Bukittinggi.


Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada BAB II Ruang Lingkup di Pasal 6 yaitu, barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi, huruf a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.

"Di huruf a tersebut, jelas menyatakan pengelolaan barang milik daerah ada kata hibah. Sementara pasar atas itu belum dihibahkan dari pemerintah pusat ke Pemkot Bukittinggi," ucapnya melalui Kabid Pasar, Herman.

Kini pasar atas yang rekonstruksinya menghabiskan anggaran Rp292 miliar tersebut, Pemkot Bukittinggi tengah melakukan proses hibah kepada pemerintah pusat.

Sebelum proses hibahnya turun dari pemerintah pusat, petak toko dengan jumlah seluruhnya sebanyak 835 unit, dimana sudah ada ditempati para pedagang untuk menjual dagangan tanpa bayaran ke Pemkot Bukittinggi.

Meski demikian, Pemkot tetap mengalokasikan dana APBD untuk membiayai perawatan, listrik Rp32 -- Rp35 juta per bulan, air Rp7 -- Rp8 juta per bulan, cleaning service Rp2,6 miliar se tahun dan security Rp1,3 miliar se tahun di 2021 ini.

Pengalokasikan dana itu berdasarkan berita acara antara Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintahan Kota Bukittinggi No. 45/BAST/BPPW-SUMBAR/2020, No. 06/BA-BMD/BK/VI/2020 tentang Serah Terima Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat.

Pada berita acara, Pasal 7 menyebutkan Pihak Kedua mempunyai kewajiban yaitu, di huruf a. menerima hasil pembangunan pasar atas kota Bukittinggi, b. melakukan pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharaan hasil pembangunan pasar atas kota Bukittinggi, c. menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan standar operasional prosedur (SOP) untuk pemeliharaan hasil pembangunan pasar atas kota Bukittinggi, d. menyiapkan anggaran operasional pengelolaan hasil pembangunan pasar atas kota Bukittinggi dan huruf e. melakukan pendampingan proses hibah hasil pembangunan pasar atas kota Bukittinggi.

Biaya operasional dihabiskan di pasar atas mencapai Rp4 miliar lebih se tahun, sementara Pemkot Bukittinggi tidak mendapatkan hasil apa pun, menurut Idris, merupakan hal biasa. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dalam mengeluarkan dana tak seharusnya mendapat sesuatu dari masyarakat.

Jika mengacu pada Peraturan Presiden No 64 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Bangunan Pasar Atas Bukittinggi dapat dilihat pada pasal 6 angka 4, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyerahkan Pasar Atas Bukittinggi beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai direhabilitasi kepada pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.

Sedangkan pada pasal 7 menyatakan, serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Berdasarkan PP No. 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 29 berbunyi, Barang Milik Negara/Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain.

Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk kerja sama infrastruktur.

Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh, Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara, atau Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah.

Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, paling sedikit memuat: para pihak yang terikat dalam perjanjian; jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu; tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan hak dan kewajiban para pihak.

Hasil Sewa Barang Milik Negara/Daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara/Daerah. Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Barang Milik Negara/Daerah.

Ditempat terpisah, Kabid Aset pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Nauli menyebutkan, pasar atas tersebut saat ini statusnya masih barang milik negara (BMN), sementara untuk kewenangan pemerintah daerah, ruang lingkupnya tentu pengelolaan barang milik daerah.

Maka dari itu, kata Nauli, Pemkot Bukittinggi belum bisa melakukan pengelolaan pada pasar atas karena sifatnya masih BMN.

"Perlakuan kita tentu pada barang milik daerah. Untuk mendapatkan hal itu, dilakukan proses hibah yang prosesnya sudah dilakukan. Kini sudah disekretariat negara," ucapnya. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar