MITRA VALORA NEWS

Rabu, 2021-06-30 14:12 WIB

Pejabat Administrator dan Pengawas Dinkes Mentawai Dilantik

<p>Pejabat Administrator dan Pengawas Dinkes Mentawai Dilantik<p>

VALORAnews - Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet melantik empat pejabat administrator dan pengawas, di aula kantor bupati, Rabu (30/6/2021). Keempat...

Ratusan Karyawan PT Haleyora Powerindo Bukittinggi Pertanyakan THR, Gelar Demo ke Padang

AI Mangindo Kayo | Senin, 10-05-2021 | 16:21 WIB | 1012 klik | Kota Bukittinggi
<p>Ratusan Karyawan PT Haleyora Powerindo Bukittinggi Pertanyakan THR, Gelar Demo ke Padang<p>

Sebagian karyawan PT Haleyora Powerindo Cabang Bukittinggi, bersiap menuju Kota Padang untuk menggelar aksi damai tentang pembayaran THR, Senin (10/5/2021). (istimewa)

VALORAnews - Sedikitnya, 200 orang karyawan PT Haleyora Powerindo Cabang Bukittinggi, berangkat ke Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat untuk gelar aksi unjuk rasa. Karyawan dari kontraktor (pihak ketiga) PT PLN (persero) ini, terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Tuntutan dalam aksi damai yang juga diikuti karyawan PT Haleyora dari berbagai kabupaten/kota di Sumbar ini, pembayaran Tunjungan Hari Raya (THR) secara penuh dan menolak Surat Keputusan Direksi PLN No. 0219/P/DIR/2019 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PLN.

"Kita berkumpul di kantor PLN masing-masing, dari sini (Bukittinggi-red) ada 200 orang, terdiri dari 5 orang perempuan, selebihnya laki-laki. Ada sekitar 10 mobil dan 50-an motor dari Bukittinggi dan kemungkinan ada yang langsung ke Padang. Rencana aksi sekitar pukul 10.00 WIB," ujar Ketua Serikat Pekerja Pimpinan Unit Kerja (SP-PUK) Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) Out Sourching (OS) PLN Bukittinggi, Eka Nofrianto Dt Tan Gagah, Senin (10/5/2021).


Sesampainya di Padang, aksi pertama digelar di kantor PT. Haleyora Power Region IV Sumbar, yang lokasinya didepan Transmart tepatnya di belakang Mc Donald. Sesudah itu, dilanjutkan ke kantor PLN wilayah Sumbar.

"Kita akan menyuarakan beberapa isu tentang berkurangnya nilai THR 2021 yang akan diterima. Nilai THR yang akan diberikan tersebut, tidak sesuai dengan aturan yang ada atau tidak full satu bulan upah," tukasnya.

Selanjutnya, tentang tata cara pembayaraannya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2016, Pasal 3 ayat 1 huruf (a) "Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah."

Kemudian, pada ayat 2 pengertian upah 1 (satu ) bulan adalah upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Ini dipertegas lagi pada Surat Edaran Mentri Ketenagakerjaan No. M/6/HK.04/IV/2021 pada No.2 huruf (a) bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.

"Dasar hukum dan mekanisme pemberian THR sebenarnya sudah diatur oleh Pemerintah, dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Ketentuan Pemberian THR yang diatur dalam Pasal 6 yaitu tunjangan hari raya Keagamaan termasuk pada pendapatan Non Upah, kemudian pada pasal 7 tunjangan hari raya kegamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada buruh/pekerja dan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya kegamaan," tegasnya.

Selain itu, kata Eka, atas dasar hukum yang telah diuraikan diatas baik anak perusahaan maupun vendor-vendor yang ada dilingkungan PLN dalam menerapkan perhitungan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Direksi (Perdir) PLN No. 0219 yakni, hanya sebatas Upah Minumum Kota/Kabupaten ditambah Tunjangan Masa Kerja (TMK), hal ini yang salah dan keliru

Dalam Perdir tersebut, ada dua komponen upah yang termasuk Tunjangan Tetap yang setiap bulan diterima pekerja yang akan hilang yaitu Tunjangan Kompetensi dan Delta, komponen tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan THR sehingga nilai THR menjadi tidak sama dengan nilai upah yang biasa tiap bulan diterima.

"Kami yang di ULP dan UP3 PLN Bukittinggi ada yang bekerja di dinas pelayanan ganguan, catat meter, row, inspeksi dan administrasi. Semuanya di bawah naungan PT. Haleyora Powerindo. Ada yang sudah bekerja diatas 10 sampai 20 tahun," pungkasnya.

Kalau sumber kegaduhan tentang pembayaran THR yang tidak full satu bulan ini, bersumber dari masing-masing vendor maka Pihak PLN harus bertindak tegas kepada vendor nakal tersebut.

"Namun sebaliknya, apabila sumber kegaduhan ini dari pihak PT. PLN melalui Perdir No 0219 maka Perdir tersebut cacat hukum, karena tidak berpedoman pada peraturan diatasnya baik PP. 78 Tahun 2015, Permenaker No.6 Tahun 2016 maupun SE Menaker Tahun 2021. Perusahaan Plat Merah harus memberikan contoh yang baik bagi perusahaan swasta lainnya dalam perhitungan THR tahun 2021," imbuhnya.

PT. Haleyora Power merupakan anak perusahaan dari PT. PLN (Persero) yang bergerak di bidang Operation & Maintenance pada jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan. PT. Haleyora Power bediri sejak 18 Oktober 2011 dan beroperasi di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

PLN memberikan sebagian pekerjaan/memborongkan pekerjaannya ke PT Haleyora Power, kemudian PT. Haleyora Power memborongkan lagi ke PT. Haleyora Powerindo. Lalu posisi pekerjanya adalah karyawan PKWTT dari PT Haleyora Powerindo yang sebelumnya di pekerjakan oleh PT. Haleyora Power. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar