MITRA VALORA NEWS

Selasa, 2021-06-15 22:12 WIB

Penerapan Prokes Covid19 Tanpa Kompromi jadikan Desa Muara Sikabaluan Tetap Berstatus Zona Hijau

<p>Penerapan Prokes Covid19 Tanpa Kompromi jadikan Desa Muara Sikabaluan Tetap Berstatus Zona Hijau<p>

VALORAnews - Setiap pendatang yang akan masuk Desa Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, wajib mengantongi surat hasil swab PCR, minimal Test...

Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD Bukittinggi Kecil, Kejari: Sudah Sebulan Dilidik

AI Mangindo Kayo | Selasa, 11-05-2021 | 23:33 WIB | 1284 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap PAD Bukittinggi Kecil, Kejari: Sudah Sebulan Dilidik<p>

Macet yang mewarnai berbagai ruas jalan di Bukittinggi setiap libur atau akhir pekan, sudah jadi pemandangan biasa. Sayangnya, berjubelnya kendaraan pengunjung ini masih nelum berpengaruh sigjifikan terhadap peningkatan PAD.

VALORAnews - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bukittinggi melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan perpakiran, yang dikelola mitra kerja Dinas Perhubungan (Dishub).

"Kita tengah menyelidiki persoalan perparkiran. Pihak-pihak tertentu terkait perpakiran sudah dipanggil untuk dimintai keterangan," ungkap Kasi Pidsus Kejari Bukittinggi, Mulyadi didampingi Kasi Intel, Zulfikar di Bukittinggi, Selasa (12/5/2021).

Menurut dia, meski pun yang dipanggil baru sebatas dimintai keterangan, tidak tertutup kemungkinan statusnya bisa naik ketingkat penyidikan.


"Kejari sendiri dalam menangani persoalan perparkiran, dengan memanggil pihak terkait yang mengelola perparkiran untuk dimintai keterangan, sudah berjalan sebulan," ucapnya.

Ia mengatakan, jika persoalan pengelolaan parkir naik statusnya, tentu setelah ditemukan alat bukti yang cukup.

"Meminta keterangan ahli, Kejari juga akan melakukannya agar dapat mengetahui apakah ada kerugian negara di dalamnya. Bisa jadi kita minta dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sumbar," sebutnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, berharap persoalan pengelolaan parkir kini diusut tuntas, sehingga bisa menemukan apa dan bagaimana permasalahan sebenarnya.

"Saya berharap pihak kejaksaan terus berkerja untuk mengusutnya, guna dapat menuntaskan persoalan perparkiran di kota Bukittinggi," ungkapnya.

Marfendi mengaku heran, kenapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpakiran Kota Bukittinggi jauh lebih rendah dibandingkan dengan kota Payakumbuh.

"Masak iya tinggi pula kontribusi retribusi parkir kota Payakumbuh dari Bukittinggi, jelas Bukittinggi merupakan kota sejarah dan kota wisata," paparnya.

Untuk diketahui, pengelolaan parkir di Bukittinggi pada 2020 diserahkan ke pihak ketiga. Dilaporkan sejumlah keluhan muncul di tengah masyarakat, seperti tarif parkir mahal diminta juru parkir.

Bahkan dikabarkan setoran parkir oleh mitra kerja Dishub, tidak terealisasi sesuai kontrak yang telah disepakati nilainya selama setahun. Sebagaimana pernah dikonfirmasikan ke Kepala Bidang Lalulintas dan Parkir Dishub Bukittinggi, Marshal Danil.

Dia mengaku, sejak pandemi covid-19, pengunjung yang datang ke Bukittinggi tak ramai seperti biasanya, maka dilakukan evaluasi besaran setoran dari mitra kerja kerja Dishub.

Mengenai berapa besarnya setoran parkir seharusnya oleh mitra kerja ke Dishub ditengah pandemi covid-19, Danil tak dapat memberi keterangan, dengan alasan bidangnya hanya mengkaji dimana saja titik-titik parkir.

"Untuk berapa nilai setoran, tanyakan langsung ke UPTD Parkir," katanya seraya menyebutkan, tarif parkir kendaraan roda empat Rp5 ribu dan roda dua sebesar Rp2 ribu.

Menurut dia, titik-titik parkir di Bukittinggi sudah diatur sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwako).

"Di titik parkir yang tidak masuk Perwako, misalnya di depan Hotel Jogja, ada informasi yang menyebutkan parkir diminta Rp200 ribu," katanya. (ham)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar