MITRA VALORA NEWS

Selasa, 2021-06-15 22:12 WIB

Penerapan Prokes Covid19 Tanpa Kompromi jadikan Desa Muara Sikabaluan Tetap Berstatus Zona Hijau

<p>Penerapan Prokes Covid19 Tanpa Kompromi jadikan Desa Muara Sikabaluan Tetap Berstatus Zona Hijau<p>

VALORAnews - Setiap pendatang yang akan masuk Desa Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, wajib mengantongi surat hasil swab PCR, minimal Test...

Operasi Yustisi Prokes Covid19 Tak Ramah PKL

AI Mangindo Kayo | Sabtu, 29-05-2021 | 20:23 WIB | 146 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Operasi Yustisi Prokes Covid19 Tak Ramah PKL<p>

Pelaku pelanggar Prokes Kesehatan di Padang Panjang, diberikan sanksi membersihkan jalan saat diamankan petugas. Akademisi Unes Padang, Firdaus Diezo menilai, sanksi serupa ini tak mampu memberikan efek jera pada masyarakat. (istimewa)

VALORAnews - Beleid Menjaga Jarak (Physical Distancing) tak ramah bagi pedagang kaki lima (PKL). Data yang dirilis Polda Sumbar per 28 Mei 2021, penutupan tempat usaha yang telah dilakukan Satgas Covid19 dari berbagai daerah di Sumatera Barat sebanyak 783 titik.

Angka ini berasal dari dua daerah yakni Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukittinggi. Di Sumatera Barat, terdapat 19 kabupaten/kota. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu, pada wartawan valora, Veri Rikiyanto, Jumat (28/5/2021) mengatakan, penutupan itu bersifat sementara dimana pemiliknya didata dan diberi peringatan karena lakukan pelanggaran Prokes Covid19.

"Kesalahan PKL ini mulai dari tidak menyediakan tempat cuci tangan, tidak memberlakukan jaga jarak serta menimbulkan kerumunan," ungkap Kombes Satake Bayu.


Sepanjang Ramadhan 1442 H kemarin, kepala daerah di Sumatera Barat melarang PKL berjualan melebihi pukul 24.00 WIB. Walaupun PKL yang diyakini banyak pihak sebagai salah satu penyangga ekonomi nasional itu telah memedomani 3M (menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan-red) saat berdagang, mereka masih saja jadi fokus sasaran penertiban Satgas Covid19.

Tak ramahnya kebijakan Prokes Covid19 terhadap PKL, juga dirasakan Dosen Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti (Unes) Padang, Firdaus Diezo. Bahkan, alumni Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) itu merasakan langsung ketidakadilan itu secara langsung pada kesempatan terpisah, dalam rentang waktu berdekatan di Ramadhan 1442 H/ 2021 M kemarin.

"Saat menyeruput Teh Telur di bilangan Sawahan, Padang, saya bersama sejumlah rekan dibubarkan tim yang dipimpin langsung wali kota Padang. Saat itu, kami menjaga jarak sesuai tanda yang telah diberikan pemilik warung pada tempat duduk yang tersedia. Kami juga mengenakan masker. Alasan kami dibubarkan karena waktu izin berjualan telah lewat, yakni pukul 24.00 WIB. Wali kota, saat itu menekankan, hanya mengizinkan pesanan untuk dibawa pulang (take away)," ungkap Firdaus.

"Namun, saat berbuka di sebuah restoran ternama di ujung Jl Khatib Sulaiman, pengunjung duduk dengan sangat rapat. Juga banyak yang tak membawa masker. Nyaris tak ada pengawasan pihak berwenang. Saat itu, saya sempat melayangkan protes, namun tak mendapat tanggapan memadai dari pengelola restoran," kenang Firdaus yang juga alumnus UIN Imam Bonjol Padang itu.

Firdaus memastikan, dirinya menghormati upaya preventif penularan Covid19 yang telah dilakukan pemerintah. "Secara prinsip, pemenuhan hak kesehatan dan penegakan kukum/kepastian pengawalan, harus bersifat aktif dan berkelanjutan. Jika tidak, ini akan memberikan perspektif negatif. Masyarakat jadi tak percaya dengan peraturan," tegasnya.

Utamakan Sanksi Hukum

Menurut Firdaus, di masa Pandemi Covid19 ini, Pemprov Sumbar tak semestinya berlama-lama di tahapan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang telah melanda hampir seluruh belahan dunia.

Menurut Perda AKB, dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan meliputi teguran, kerja sosial dan denda.

Sanksi admistratif bagi perorangan yang melanggar protokol kesehatan, berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial membersihkan fasilitas umum, denda administratif Rp100 ribu atau daya paksa polisional.

Sedangkan sanksi bagi penanggungjawab kegiatan atau usaha yang tidak memenuhi kewajiban menerapkan protokol kesehatan, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembubaran kegiatan, penghentian sementara kegiatan, pembekuan sementara izin, pencabutan izin atau denda Rp500 ribu.

Dalam Perda AKB ini juga diatur, seorang warga yang melanggar kewajiban memakai masker terancam pidana kurungan paling lama dua hari dan denda paling banyak Rp250 ribu. Penanggungjawab kegiatan atau usaha yang melanggar kewajiban menerapkan protokol kesehatan, menurut peraturan daerah, bisa kena pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda paling banyak Rp15 juta.

"Sanksi hukum dalam Perda AKB, tampaknya masih belum mampu memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran Prokes Covid19. Sepantasnya Perda ini segera direvisi. Peluang ini terbuka lebar, karena telah 1 tahun berlaku," tegasnya.

Selain merevisi sanksi, Firdaus juga menyarankan Satgas Covid19 lebih mengedepankan pemberian sanksi saat melakukan Operasi Yustisi. Tak lagi berada di ranah preventif.

"Mengabaikan kesehatan masyarakat sama artinya dengan melakukan pelanggaran HAM. Virus Covid19 ini terus bermutasi dan makin berbahaya kesehatan terutama bagi penderita komorbit. Makanya, mengedepankan penegakan hukum jauh lebih urgent saat ini dalam mencegah penyebaran virus," urainya.

Lebih Adil

Terpisah, Direktur Eksekutif Ranah Rantau Circle (RRC) Institute, Ilhamsyah Mirman menilai, penegakan hukum terkait penerapan Prokes Covid19, tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Pihak yang lebih banyak jadi sasaran penegakan hukum, rakyat kecil ketimbang aparatur pemerintahan yang juga banyak abai dengan Prokes Covid19.

"Jangan salahkan masyarakat yang banyak melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah terkait Covid19. Ini tak lepas dari perilaku aparat penegak hukum beserta pemimpinnya," nilai Ilhamsyah.

Dalam kacamata Ilhamsyah, Satgas Covid19 belum sekalipun mengekspose penegakan hukum Prokes Covid19 yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Apalagi terhadap pimpinan lembaga pemerintahan.

"Kita belum berbicara pada penegakan hukum di pusat perbelanjaan, pasar dan pusat keramaian lainnya," tukas dia.

Dalam konteks Sumatera Barat, urai dia, gubernur juga telah menerbitkan aturan tentang pembatasan aktivitas keagamaan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H. Sementara, masyarakat menyaksikan juga, baik gubernur maupun anggota legislatif, melakukan Safari Ramadhan ke berbagai masjid.

"Ini memicu ketidakpercayaan publik," terang alumni Teknik Unand itu. (kyo)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar