MITRA VALORA NEWS

Pilkada Serentak, Husni: Penghematan Terjadi di 9 Provinsi

AI Mangindo Kayo | Rabu, 24-02-2016 | 17:49 WIB | 1237 klik | Provinsi Sumatera Barat
<p>Pilkada Serentak, Husni: Penghematan Terjadi di 9 Provinsi<p>

Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik diwawancarai awak media di Padang, usai jadi keynote speaker pada FGD evaluasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar 2015, Selasa (23/2/2016) di Padang. (humas)

VALORAnews - Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik mengatakan, evaluasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar 2015, berbeda dengan dua periode pilkada sebelumnya.

"Berdasarkan evaluasi di tingkat pusat, pelaksanaan pemilihan serentak 2015 secara umum lebih mudah. Karena, semua tahapan digelar serentak. Semuanya juga ikuti Bimtek dulu, baru jalankan pelaksanaan. Ini berbeda dengan dua periode sebelumnya," ungkap Husni dalam FGD evaluasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar 2015, Selasa (23/2/2016) di Padang.

Dikatakan, pemilihan serentak 2015 adalah hal baru di Indonesia dan jadi pilkada terbesar di dunia. Amerika Serikat (AS) pun tidak mengenal adanya pilkada serentak, karena model pemilihan disana selain memilih gubernur, pilkada di AS juga memilih Jaksa atau Komisaris, Kepala polisi bahkan referendum.


Bagi penyelenggara, terangnya, pilkada serentak ini lebih memudahkan. Hal itu karena dalam proses pelaksanaannya, KPU di daerah menyelenggarakan proses tahapan dari awal hingga akhir dalam jadwal dan pengaturan yang sama. Apabila pelaksanaan tidak sama, bisa menimbulkan permasalahan dan keributan.

"Pilkada serentak juga membuat proses persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian tahapan pilkada menjadi lebih mudah dalam hal koordinasi, bimbingan teknis (bimtek), dan penyelesaian sengketa, karena semua bisa dilakukan secara bersamaan," urai Husni.

Selain memudahkan, terang Husni, juga terdapat efisiensi dalam keserentakan pilkada. Sesuai UU Pilkada, sebagian tahapan dibiayai KPU dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), seperti pemasangan iklan kampanye, sehingga calon tidak perlu membiayai iklan tersebut. Anggaran KPU yang terbatas, membuat pemasangan iklan juga terbatas, tetapi hal ini yang menjadikan efisiensi tersebut.

Jika pilkada yang sebelumnya, biaya kampanye calon itu bisa lebih besar dari anggaran KPU, sekarang lebih efisien, karena difasilitasi KPU. Pemasangan alat peraga pun tertata rapi, dan tidak mengganggu fasilitas umum.

"Meski tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada serentak 2015 cenderung menurun, tetapi hal tersebut tidak signifikan. Alat peraga kampanye itu yang menurun drastis jadi sedikit, tetapi hasilnya tingkat partisipasi masyarakat tidak terpaut jauh," terangnya.

"Soal partisipasi, paling rendah itu terjadi di Kota Medan sebesar 25 persen dan paling tinggi di Kabupaten Mamuju Tengah, 92 persen. Meski di Papua ada 3 daerah yang partisipasinya mencapai 100 persen, tapi itu perlu di evaluasi kembali," papar Husni.

Hal ini agak berbeda apabila berdiskusi mengenai pilkada serentak 2015 dengan partai politik (parpol), tambah Husni. Parpol merasa sedikit kewalahan dengan serentakan ini, terutama soal pencalonan. Mereka kesulitan mencari calon, karena harus ada rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol yang bersangkutan.

"Pengakuan sejumlah pengurus parpol, ada sebagian mereka yang tak bisa berlebaran karena disibukkan dengan surat dukungan," terang Husni dalam acara yang dihadiri stake holder terkait itu.

Jika dilihat dari alokasi anggaran, terang Husni, maka penghematan itu terjadi di 9 provinsi yang menggelar pemilihan serentak dengan bupati atau wali kota. Namun, penghematan itu tidak terjadi pada 23 provinsi lainnya, yang hanya menggelar pemilihan bupati atau walikota.

Menyongsong pilkada serentak 2017 yang akan datang, parpol sudah mulai menyeleksi calon, bahkan telah ramai di media massa, padahal KPU belum memutuskan kapan dimulainya tahapan pencalonan. (kyo/rel)

Install aplikasi Valora News app di Google Play

Komentar