MITRA VALORA NEWS

Rabu, 2021-06-30 14:12 WIB

Pejabat Administrator dan Pengawas Dinkes Mentawai Dilantik

<p>Pejabat Administrator dan Pengawas Dinkes Mentawai Dilantik<p>

VALORAnews - Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet melantik empat pejabat administrator dan pengawas, di aula kantor bupati, Rabu (30/6/2021). Keempat...

Home » Gagasan

Sudah Binasakah Budaya Malu pada Pribadi Kita?

Jumat, 2021-06-11 | 15:02 WIB | 657 klik
<p>Sudah Binasakah Budaya Malu pada Pribadi Kita?<p>

KH Akhmad Khambali SE MM

Pengamat Sosial & Publik

Pungutan Liar ( Pungli ) Atau bahasa Kedai Kopinya kalau di Sumut Istilahnya RO alias Raja Olah. Pungli atau Raja Olah adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum pegawai Negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungli atau Raja Olah yaitu:

Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknumnya yang melakukan pungli atau Raja Olah.


Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.

Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemben membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.

Faktor kultural dan Budaya organisasi, budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungli dan penyuapan dapat menyebabkan pungli sebagai hal biasa.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia.

Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Tindak Pidana Pungli atau Raja Olah

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP sebagai berikut:

Pasal 368 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian ialah milik orang lain atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 415 KUHP

Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan udang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 418 KUHP

Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 423 KUHP

Pegawai negeri yang dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesutau melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut diatas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini:

Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dan pungutan liar ialah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

Tindak Pidana Pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001 yang dimuat dalam pasal 8.

Contoh Pungli

Tertangkapnya oknum PNS Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Laut dalam operasi tangkap tangan (OTT) Mabes Polri dan Polda Metro Jaya terkait pungutan liar yang juga di hadiri Presiden Jokowi patut diberi apresiasi. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi penyakit-penyakit oknum aparat yang dapat merugikan masyarakat.

Menindak lanjuti laporan masyarakat dan keluhan Masyarakat, Kota Medan terkait Pungutan Kepling atau Lurah di Wilylayahnya. Walikota Medan Bobby Afif Nasution langsung turun ke lokasi untuk melihat secara Langsung Modus para Oknum petugas di jajaran Kota Medan. Alhasil, Walikota Medan ini pun memecat Oknum yang melakukan Pungli ke Masyarakat. Yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa celah untuk melakukan pungli atau Mengolah itu terbuka lebar dan hidup di dalam masyarakat.

Pimpinan instansi terkait yang menyangkut segala persoalan perizinan dan administrasi mustahil tidak mengetahui. Pada hakikatnya, pungutan liar atau Mengolah bukanlah kegiatan sepihak, melainkan terjadi karena adanya hubungan, misalnya antara aparat pemerintah dengan pengusaha. Oleh karena interaksi itulah , maka kemungkinan pungutan liar itu terjadi.

Ironisnya, keluhan serupa juga dirasakan oleh para PNS yang nota bene adalah sejawat atau sesama aparat birokrasi pada saat menyelesaikan urusan kepegawaian, seperti usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usul jabatan structural dan fungsional, cuti, bantuan kesejahteraan dan sejenisnya. Keluhan itu seringkali dikaitkan dengan adanya budaya amplop yang harus disediakan jika mereka berurusan di BKD, BKN atau instansi terkait lainnya.

Kita ini Sudah Kehilangan yang namanya budaya dulu kita selalu waktu sekolah selalu di ajarkan namanya budaya malu karena dulu Dinas Pendidikan pun sampai dikasih nama: Dinas Pendidikan & Kebudayaan, sehingga Materi Budaya masuk dalam Kurikulum.

Yang tidak kalah hebat menurut KH Akhmad Khambali SE MM selaku Pengamat Sosial & Publik adalah saat ini kita sudah kehilangan yang namanya Etika atau PMA (Positive Mental Attitude). Landasan Utama agar Tidak terjadinya Pungli atau Mengolah hakekatnya dasar di saat masih ysia dini putra putri kita persiapkan Menjadi Anak Yang Sholeh/ Anak yg baik, bukan untuk menjadi Anak yang Pintar.

Kalau menjadi anak yg Sholeh/baik, Pasti akan menjadi pintar. Tapi kalau menjadi anak pintar, belum tentu menjadi Anak Sholeh/Baik. Maka di saat sudah besar atau menjadi Orang Sukses, kalau Pondasinya kita sebagai Anak sholeh/baik, Insya Allah Resiko Korupsi sangat Minim.

Tapi kalau kita hanya sebagai orang Pintar saja, cenderung banyak orang Korupsi. Makanya banyak Orang Tua Mengharapkan Anaknya Menjadi Orang sholeh. Sebab Kalau kita menjadi Anak Sholeh pasti Pintar, tapi Kalau kita hanya Pintar, belum Tentu Sholeh. (*)

Komentar

Gagasan lainnya

<p>DPRD Bukittinggi Tak Elok Asal Hantam Kromo<p> Rabu, 26-05-2021 15:48 WIB

DPRD Bukittinggi Tak Elok Asal Hantam Kromo

oleh: Dafriyon SH MH
Praktisi Hukum
<p>Salingka Maninjau, Bung Hatta dan Literasi Ranah di Hari Buku<p> Senin, 17-05-2021 08:31 WIB

Salingka Maninjau, Bung Hatta dan Literasi Ranah di Hari Buku

oleh: Ilhamsyah Mirman
Founder Ranah Rantau Circle (RRC) Institute
<p>Pentingnya Kesadaran untuk Terlibat dalam Upaya Penanggulangan Bencana Alam<p> Senin, 29-03-2021 17:53 WIB

Pentingnya Kesadaran untuk Terlibat dalam Upaya Penanggulangan Bencana Alam

oleh: Radha Firaina SPd
Mahasiswa Magister Pendidikan Fisika UNP
<p>Articulate Storyline, Sebagai Aplikasi Pembuatan Bahan Ajar Elektronik<p> Senin, 29-03-2021 17:46 WIB

Articulate Storyline, Sebagai Aplikasi Pembuatan Bahan Ajar Elektronik

oleh: Nyswatul Khair SPd
Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Fisika UNP