MITRA VALORA NEWS

Kamis, 2021-02-25 22:23 WIB

Kapolda Sumbar Tinjau Kawasan Hutan yang Diserahkan ke Negara di Pasbar

<p>Kapolda Sumbar Tinjau Kawasan Hutan yang Diserahkan ke Negara di Pasbar<p>

VALORAnews - Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto beserta beberapa Pejabat Utama Polda Sumbar (PJU), berkunjung ke Polres Pasaman Barat, Kamis...

<p>Pemilihan Serentak<p>

Pemilihan Serentak

Debat Publik, Sigit: Ada Dua Sanksi jika Paslon Tak Ikut Serta

Selasa, 19-07-2016 | 06:12 WIB | Nasional
<p>Debat Publik, Sigit: Ada Dua Sanksi jika Paslon Tak Ikut Serta<p> VALORAnews - Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas pada uji publik rancangan peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye di kantor KPU RI, Senin (18/6/2016) menegaskan, terdapat aturan baru dalam rancangan peraturan yang disiapkan KPU. Semua pasangan calon wajib mengikuti debat antar kandidat. Pasangan calon yang terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, tegasnya, dikenai dua jenis sanksi sekaligus. Pertama, KPU mengumumkan kepada publik bahwa...

KPU Larang Pemberian Uang Tunai Bagi Peserta Kampanye

Selasa, 19-07-2016 | 06:10 WIB | Nasional
<p>KPU Larang Pemberian Uang Tunai Bagi Peserta Kampanye<p> VALORAnews - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengatur secara tegas hal-hal krusial yang berkaitan dengan kampanye dan pembiayaan kampanye. Dalam rancangan peraturan KPU tentang Kampanye, KPU menegaskan bahwa pemberian biaya makan minum dan biaya transportasi bagi peserta kampanye pilkada tidak dibenarkan dalam bentuk uang tunai. "Pemberian biaya makan dan minum serta biaya transportasi kita atur sedemikian rupa. Semua jenis pembiayaan diberikan dalam bentuk barang bukan uang...

Dua dari 50 Walinagari di Limapuluh Kota Urung Dilantik

Jumat, 15-07-2016 | 15:17 WIB | Kab. Lima Puluh Kota
VALORAnews - Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setdakab Limapuluh Kota, Herman Azmar kepada wartawan mengatakan, selain 50 wali nagari yang sudah dilantik, dua wali nagari terpilih lainnya. Belum dilantik."Masing-masingnya wali nagari Batu Ampa Kecamatan Akabiluru dan Piobang Kecamatan Payakumbuh. Keduanya belum dilantik, karena masa jabatan wali nagarinya belum habis," ungkap Herman Azmar, disela-sela pelantikan yang digelar di aula kantor bupati setempat, Kamis (14/7/2016).Para wali nagari...

Wali Nagari Hasil Pemilihan Serentak di Limapuluh Kota Dilantik

Jumat, 15-07-2016 | 15:15 WIB | Kab. Lima Puluh Kota
VALORAnews - Sebanyak limapuluh orang wali nagari terpilih pada pemilihan wali nagari serentak di Kabupaten Limapuluh Kota, Juni 2016 lalu diambil sumpah dan dilantik Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi di aula kantor bupati setempat, Kamis (14/7/2016).Bupati berharap para wali nagari periode 2016-2022 itu siap mengemban amanah sebagai pemimpin di nagari."Kita berharap para wali nagari yang baru dilantik, benar-benar bisa mengemban amanah yang telah di berikan masyarakat. Begitu juga terhadap...

Bukittinggi itu Kota Wisata, Ramlan: Kota yang Beradat, Berbudaya dan Religius

Rabu, 06-07-2016 | 10:05 WIB | Kota Bukittinggi
VALORAnews - Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menegaskan, dia ingin mengukuhkan Bukittinggi sebagai kota wisata. Untuk itu, dia mengharapkan dukungan dari semua elemen masyarakat kota."Kota wisata yang ingin kita wujudkan itu adalah yang beradat, berbudaya serta dilandasi nilai-nilai keislaman," tegas Ramlan, dalam sambutannya pada shalat Idul Fitri yang digelar di Lapangan Kantin, Jl Sudirman, Rabu (6/7/2016).Warga Bukittinggi dan sekitarnya serta para perantau yang pulang kampung,...

Perpanjangan Waktu Pencoblosan Pilwana Koto Tuo Menuai Protes

Rabu, 22-06-2016 | 17:08 WIB | Kab. Lima Puluh Kota
<p>Perpanjangan Waktu Pencoblosan Pilwana Koto Tuo Menuai Protes<p> VALORAnews - Sejumlah tokoh adat yang terdiri dari pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tuo, Kecamatan Harau, mendatangi kantor Bupati Limapuluh Kota guna menyampaikan aspirasi mereka ke kepala daerah. Aspirasi itu yakni terkait proses pelaksanaan pemilihan walinagari (Pilwana) di Koto Tuo, yang berlangsung secara serentak pada 12 Juni 2016 lalu. Kepada Ferizal Ridwan, para tokoh adat ini mengaku ingin menyampaikan beberapa poin pengaduan mereka. "Ada beberapa persoalan terkait situasi...

Aturan Jarak Pendirian Tempat Hiburan, Masrul: Harus dalam Perda Tak Cukup dengan Perwako

Selasa, 24-05-2016 | 17:16 WIB | Kota Padang
<p>Aturan Jarak Pendirian Tempat Hiburan, Masrul: Harus dalam Perda Tak Cukup dengan Perwako<p> VALORAnews - Anggota Pansus III DPRD Padang yang membahas Ranperda Gangguan (HO), Masrul Rajo Intan mengatakan, ketentuan soal lokasi pendirian tempat hiburan, harus ada dalam Perda."Tak bisa hanya diatur melalui peraturan walikota (Perwako) semata. Kalau dengan Perda, tentu sifatnya lebih mengikat dan posisinya juga kuat," tegas Masrul, Selasa (24/5/2016) di Padang.Saat ini, terangnya, ketentuan lokasi pendirian tempat hiburan di Perwako yang ditandatangani Wako Mahyeldi itu, hanya berjarak...